Lubukbasung,kaba12 — Program unggulan ( Progul ) Bupati Agam Sawah Pokok Murah ( SPM ) yang menggunakan alokasi dana nagari ( ADN ) 92 Nagari jangan sampai memicu korupsi berjamaah walinagari di Kabupaten Agam, jika kegiatan itu tetap dipaksakan tanpa persiapan, kesiapan dan proses regulasi yang jelas.
Pasalnya, Progul SPM yang memanfaatkan ADN sebesar 20 persen dari alokasi dana nagari di masing-masing nagari, dalam paket program ketahanan pangan,yang detail kajian tidak mengarah pada penggarapan lahan persawahan,apalagi dimanfaatkan untuk Sawah Pokok Murah, yang digadang-gadang akan membantu para petani termasuk mendorong swasembada pangan di daerah ini.
Catatan lain, dengan estimasi areal 5 hektar masing-masing nagari tersebut, diprediksi justru tidak murah, pasalnya jika ADN Rp2 Miliar, alokasi Progul SPM mencapai Rp200 juta, dengan estimasi dana per hektar sawah mencapai Rp.40 juta setahun.
Kajian itu disebutkan H.Nofrizon, Anggota DPRD Sumbar yang mengaku kuatir dengan Progul SPM yang diusung Bupati Agam, karena saat ini justru sudah memicu keresahan di kalangan walinagari. Bahkan, banyak walinagari yang sudah berkeluh-kesah pada pihaknya terkait dengan program yang akan diluncurkan dalam waktu dekat tersebut.
“Mayoritas bingung dan kuatir. Selain masih tidak jelas dengan program SPM itu sendiri, disesuaikan dengan kondisi masing-masing nagari, juga pemanfaatan dana nagari yang dipertanggungjawabkan para walinagari itu ,menjadi kegamangan tersendiri, “sebutnya.
Seperti diberitakan kaba12 sebelumnya, H.Nofrizon, politisi PPP tersebut , sangat mendukung Progul SPM yang diusung Bupati Beni Warlis, namun menurutnya, progul tersebut terkesan dipaksakan tanpa dilandasi detail sosialisasi, regulasi dan garansi yang diberikan Bupati Agam itu sendiri terhadap program tersebut.
Secara spesifik, niat dan itikadnya sangat baik, dengan kerangka membantu petani melalui kelompok tani, tapi mestinya progul yang menjadi terobosan itu, harus berjelas-jelas dalam berbagai aspek, “jangan asal dilaksanakan, apalagi untuk pilot. Sementara walinagari karena ini progul bupati, pimpinan daerah, terpaksa harus dilaksanakan. Kami sarankan, lakukan kajian lebih dalam, kami mengingatkan sebelum dampaknya justru merambah pada hal-hal lain, termasuk pada pelanggaran hukum. Kami tidak menginginkan, terjadi korupsi berjamaah walinagari di kabupaten Agam, hanya karena progul yang dipaksakan, “tegasnya.
Disisi lain, H.Nofrizon yang dikenal dengan kritikan tajamnya terhadap pemerintahan di Sumbar tersebut, juga meminta Bupati Agam dan jajaran terkait di Pemkab.Agam untuk tidak menjadikan anggaran dan dana APBN, APBD dan dana negara lainnya sebagai pendukung untuk program uji cob aini.
“Hal ini akan sangat beresiko, mestinya konsultasikan dulukan ke BPKB, ke Gubernur,termasuk ke Kemendes yang mengalokasikan anggaran untuk Nagari di Kabupaten Agam. Minta acuan tertulis, sehingga program yang dilaksanakan bisa berjalan baik, dan walinagari selaku pihak yang mengelola dana yang dimanfaatkan untuk Progul Bupati Agam itu, bisa nyenyak tidurnya tanpa dihantui ketakutan, “tegas Nofrizon lagi.
Anggota DPRD Sumbar Dapil III Agam-Bukittinggi tersebut, menegaskan pihaknya secara personal sangat mendukung program SPM, karena orientasinya untuk masyarakat petani, “ini tanda saya mendukung, saya ingatkan dari awal. Karena jika sudah terlanjur berbuat, sementara regulasinya tak jelas, tentu akan jadi cerita lain. Akan terjadi lagi kasus korupsi berjamaah di Sumatera Barat ini, “tegasnya serius.
Sementara sebelumnya, pernyataan mengingatkan dari H.Nofrizon, anggota DPRD Sumbar itu diapresiasi baik oleh unsur terkait di Pemkab.Agam, seperti disebutkan Handria Asmi, Kepala DPMN Agam, yang menyebut pihaknya akan melakukan kajian terkait masukan yang disampaikan, termasuk akan melakukan evaluasi untuk menindaklanjutinya.
“Kami akan segera koordinasikan dengan unsur terkait, dan melaporkannya pada pimpinan daerah, “ungkap Handria Asmi lagi.
(HARMEN)