Bukittinggi, KABA12.com — Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, terkait dugaan pelanggaran kode etik, ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, sejumlah partai di Bukitinggi juga melakukan gugatan ke KPU Bukittinggi, salah satunya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua DPC PKB Bukittinggi, Andre Kresna Saputra, menyampaikan, pihaknya menilai dengan keluarnya keputusan DKPP, meyakinkan pihaknya bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh KPU. Keputusan itu, juga dianggap Andre, akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara yang berdampak pada ‘jatah’ kursi di dewan.
“Dengan adanya keputsan DKPP itu, berarti hasil suara yang diraih PAN di Bukittinggi, tidak dapat disahkan. Untuk itu, kami akan meneruskan proses gugatan kami ke pengadilan negeri Bukittinggi, terhadap KPU Bukittinggi, atas hasil penghitungan suara pada pileg 2019 lalu itu dan menuntut hak kami,” ujarnya saat berkomunikasi dengan melalui telpon seluler, Kamis (23/01).
Andre melanjutkan, putusan DKPP akan berpengaruh terhadap penghitungan suara untuk PAN di Bukittinggi. “Berarti KPU pada pileg dulu, meloloskan caleg yang tidak sah. Ini tentu akan berpengaruh terhadap kursi kami di dewan, khususnya di dapil MKS. Jika ini terbukti, berarti besar kemungkinan PKB di dapil I MKS mendapat satu kursi, sehingga PKB mendapat dua kursi di DPRD Bukittinggi,” jelasnya.
Gugatan itu, lanjut Andre telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. “Kemarin itu sudah sampai tahap mediasi. Namun dengan keputusan DKPP itu, semakin meyakinkan kami PKB Bukittinggi untuk meneruskan proses hukum dan gugatan di pengadilan negeri Bukittinggi serta berharap putusan dari PN Bukittinggi juga ada korelasinya dengan putusan DKPP,” pungkasnya.
(Ophik)