Lubukbasung,kaba12 — DPRD Agam, menggelar rapat paripurna dengan materi penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati Agam terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Nota Keuangan RAPBD tahun 2026, Selasa (30/9) di ruang sidang utama DPRD Agam.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua Henrizal dan Muhammad Risman itu dihadiri juga Bupati Agam Ir. Benni Warlis, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam dan para kepala OPD Pemkab Agam.
Dalam tanggapannya Bupati Agam H. Ir. Benni Warlis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Agam yang telah memberikan pandangan, penilaian, dan saran terhadap RAPBD 2026.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran daerah.
“Masukan dan saran dari fraksi- fraksi DPRD Agam merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar bupati.
Bupati juga menegaskan, bahwa penyusunan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat agar APBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.
Bupati juga menyampaikan jawaban dan penjelasan secara rinci terhadap berbagai masukan dewan.
Seperti dari Fraksi Partai PKS melalui juru bicara Asrizal menyoroti pentingnya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2026 sebesar 4,74 persen dari tahun sebelumnya 2024 sebesar 4,12 persen.
Bupati menjelaskan, bahwa pemerintah daerah menyikapi perkembangan indikator makro di Agam beberapa tahun terakhir berfluaktif.
“Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, IPM mengalami perkembangan yang cukup positif, sementara indikator kemiskinan menujukkan perkembangan negatif,” ujarnya.
Fraksi PAN melalui Drs. Feri Adrianto mempertanyakan tentang langkah dalam menekan defisit sebesar Rp98 miliar lebih dan berapa jumlah belanja pada Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bagian Kesra da Bagian Umum, dijelaskan bupati bahwa strategi dalam menutupi defisit antara lain, adalah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, rasionalisasi belanja daerah.
Sedangkan terkait dengan jumlah anggaran pada Dinas PUPR sebesar Rp92,2 miliar lebih, Dinas Pertanian Rp29,9 miliar lebih, Pada Bagian Kesra Rp26,4 miliar lebih dan pada bagian umum sebesar 14,1 miliat lebih.
Sementara itu, menjawab saran dari Fraksi Nasdem yang disampaikan Zelman, agar dibangunnya Pembangunan Islamic Center sebagai sentral pendidikan agama dengan memanfaatkan aset yang terletak di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubukbasung dan penambahan pembangunan renovasi sarana ibadah guna meningkatkan dan mendukung program bangkit dari surau.
Bupati sependapat dengan saran dari Fraksi Nasdem, bahwa saat ini pihaknya tengah penyelesaian administrasi untuk proses hinah ke Pemerintah Provinsi Sumbar sebagai rencana lokasi pembangunan gedung sekolah SMA Negeri Agam Cendikia.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Syafril, SE berharap, agar pembiayaan daerah tidak boleh menjadi formalitas dalam menutupi defisit, melainkan harus dikelola sebagai instrumen strategis untuk menjaga disiplin fiskal dan kemandirian daerah.
Bupati menanggapi bahwa pemerintah daerah sependapat agar pembiayaan yang dihitung dalam RAPBD 2026 dilakukan melalui kajian dan pembahasan bersama Banggar DPRD.
Fraksi Gerindra melalui Masriko Andri, mempertanyakan tentang kurangnya ruang bagi pengembangan pertanian, karena terlalu berfokus pada pemenuhan Sawah Pokok Murah (SPM), hal ini juga yerlihat dari tidak adanya kamus pokok-pokok pikiran DPRD yang diarahkan khusus untuk sejalan dengan misi bupati yang menempatkan peningkatan pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Menanggapi hal itu, bupati menjelaskan, SPM merupakan bagian dari salah satu program unggulan daerah.
Melalui program ini, ulasnya, diharapkan berdampak pada kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian.
“Salah satu implementasinya telah dirumuskan menjadi kelompok prioritas dalam kamus pokok-pokok pikiran 2026 yang dapat diusulkan oleh anggota DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicara Fiki Ananda, S.Ak, memberi saran agar pemerintah daerah memperhatikan kebijakan terhadap pajak daerah sebagai upaya peningkatan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah, dan apa langkah dan upaya dari pemerintah daerah.
Bupati menyebutkan, bahwa kebijakan optimalisasi PAD telah dijalankan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB dan PKB) melalui juru bicara Epi Suardi mempertanyakan tentang percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas ruas jalan yang masih banyak dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan san peningkatan kualitas.
Menanggapi hal itu, bupati menjelaskan masalah tersebut terkendala keuangan daerah dan berharap pada bantuan pusat berupa dana DAK.
“Dapat dijelaskan, bahwa untuk 2026 pemerintah daerah tidak lagi menerima DAK fisik bidang jalan. Untuk itu kita mengupayakan sumber anggaran lain seperti melalui program instruksi presiden jalan daerah,” harapnya.
(HARMEN)