Lubukbasung,kaba12 — Proses pembahasan RAPBD 2026 terus dikebut DPRD Agam bersama pemerintah. Seperti halnya, sidang paripurna lanjutan pembahasan alokasi anggaran untuk tahun depan itu kembali digelar di ruang sidang utama gedung dewan, Rabu, (24/9) dengan materi penyampaian pandangan umum 7 fraksi di DPRD Agam.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agam H.Ilham, didampingi H.M.Risman, Wakil Ketua DPRD Agam, dihadiri Wakil Bupati Agam H.M.Iqbal, unsur Forkopimda Agam, dan para pejabat daerah.
Ketujuh fraksi di DPRD Agam menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan proses pembahasan RAPBD 2026, setelah sebelumnya mendengarkan nota pengantar dari pemerintah yang disampikan Wakil Bupati Agam, Senin, (22/9) kemarin, dimana 7 fraksi DPRD Agam menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026.
Secara umum, ketujuh fraksi menyatakan dukungan terhadap RAPBD 2026, namun tetap menyampaikan berbagai catatan penting untuk penguatan konstruksi APBD dengan pemanfaatan alokasi anggaran secara maksimal, dengan membuat pola skala prioritas dan catatan lain, dalam upaya efisiensi.
Secara khusus, catata yang disampaikan, terutama berkaitan dengan upaya penguatan realisasi pendapatan asli daerah
(PAD), efisiensi belanja, peningkatan kualitas SDM, hingga transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga anggaran yang disiapkan betul-betul memberi daya dorong kuat dalam merealisasikan berbagai program daerah sesuai kondisi yang ada.
Seperti hanya, pandangan umum fraksi PKS yang disampaikan Asrizal,yang mendukung kebijakan bupati yang memberikan target berjangka kepada kepala OPD, serta mendorong adanya evaluasi rutin agar kinerja perangkat daerah semakin maksimal dalam mewujudkan program unggulan.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Zelman menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan perangkat nagari dengan mengusulkan agar pemerintah daerah memperhatikan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, hingga gaji ke-13 perangkat nagari, serta menyamakan besaran tunjangannya dengan ASN.
Jurubicara Fraksi PAN, Feri Adrianto menekankan masalah defisit murni APBD 2026 yang mencapai Rp98 miliar lebih. Pihaknya meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk menekan defisit tersebut agar tetap berada pada angka rasional.
Fraksi Demokrat melalui Syafril,SE meminta perhatian lebih terhadap akses jaringan internet di nagari-nagari yang masih terbatas. Menurutnya, ketersediaan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan vital untuk menunjang pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Ia berharap Diskominfo Agam, menjalin kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengatasi persoalan ini.
Sementara Fraksi Gerindra dengan jurubicara Masriko Andri, menyoroti rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Agam, seperti dari total proyeksi pendapatan daerah 2026 sebesar Rp1,5 triliun lebih, kontribusi PAD hanya 14,05 persen.
Fraksi Gerindra menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergarap optimal akibat lemahnya sistem pemungutan pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Pihaknya mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Sementara menurut Fiki Ananda, jurubicara Fraksi PPP menekankan pentingnya program-program yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat dan meminta agar APBD 2026 lebih fokus membantu masyarakat menghadapi tekanan inflasi, terutama akibat kenaikan harga sembako yang berdampak luas pada kebutuhan hidup.
Sedang menurut Epi Suardi, jurubicara Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB, dan PKB) menyoroti ketimpangan pembangunan antar kecamatan. Ia menilai masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan, baik dari sisi akses jalan maupun penerangan listrik, “kami berharap, agar pembangunan di Kabupaten Agam lebih merata dan berlandaskan prinsip keadilan, “tegasnya serius.
(HARMEN)