Lubukbasung, kaba12.com — DPRD Agam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Bupati tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RP-APBD) tahun anggaran 2021, di ruang sidang utama gedung DPRD Agam, Rabu,(8/9).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua Suharman dan Irfan Amran itu, dihadiri Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, unsur Forkopimda, para nggota DPRD Agam, beberapa kepala OPD Pemkab.Agam dan undangan lainnya.
Dalam sesi persidangan, para jurubicara dari 7 fraksi di DPRD Agam, masing-masing Gerindra, PKS, Demokrat Nasdem, PAN, Golkar, PPP, dan PBB Hanura Berkarya menyampaikan pandangan umum berisi saran dan pendapat terkait dengan RP- APBD tahun 2021.
Release yang diperoleh kaba12.com, dari Hasneril, Kasubag.Humas-Protokol Sekretariat DPRD Agam secara umum, ketujuh fraksi memberi catatan penting terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mempertanyakan proyeksi atau target enam bulan kedepan PAD yang belum terealisasi sebesar 58 miliar 870 juta rupiah lebih.
Dimana, pada laporan realisasi APBD tahun 2021 sampai sejauh ini baru terealisasi sebesar 51 miliar 868 juta rupiah lebih, dari target sebesar 110 miliar 526 juta rupiah lebih.
DPRD Agam menyarankan agar Pemkab.Agam lebih giat menggali berbagai potensi PAD serta membenahi pengelolaan sumber-sumber PAD seperti asset daerah harus tertib administrasi, sehingga dalam perubahan APBD dapat menaikkan kembali PAD.
DPRD Agam juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena telah melaksanakan kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD sekalipun jumlah anggarannya sangat terbatas karena masih menghadapi pandemi Covid-19, sehingga eksistensi anggota DPRD selaku wakil rakyat dapat memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Proses penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, sebut Hasneril dilakukan secara bergantian, yang nantinya dalam persidangan langsung, akan berlanjut dengan sidang mendengar tanggapan pemerintah terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Agam tersebut.
HARMEN