Lubukbasung,kaba12 — Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal sampaikan nota jawaban Pemerintah Kabupaten Agam atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam sidang paripurna DPRD Agam di ruang sidang utama gedung dewan, Senin,(16/6).
Rapat paripurna yang dipimpin H.Ilham,Lc,MA, Ketua DPRD Agam, didampingi para wakil ketua, dihadiri para anggota DPRD Agam, unsur Forkopimda Agam, para kepala OPD Pemkab.Agam dan undangan lain itu, merupakan sidang lanjutan dari rangkaian proses pembahasan ranperda tersebut.
Dalam nota jawabannya Wakil Bupati Agam M.Iqbal menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan 7 fraksi DPRD Agam melalui pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan dalam sidang sebelumnya.
Beberapa poin penting pertanyaan yang disampaikan para juru bicara fraksi, diantaranya berkaitan dengan Retribusi Parkir 2024 yang belum optimal, dengan realisasi masih jauh di bawah target, Dana Bagi Hasil (DBH) Nagari 2024 senilai Rp4,8 miliar yang sempat tertunda pembayarannya, telah direalisasikan pada 7 Maret 2025.
Kemudian soal pendataan ulang objek pajak di enam kecamatan, mencakup lebih dari 150 ribu objek pajak, dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar. Realisasi honor dan THR ASN telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, kecuali pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk THR dan gaji ke-13 yang tidak dapat dibayarkan karena tidak diakomodasi dalam APBD Perubahan 2024, dan penyelesaian aset daerah, di mana dari 1.689 persil tanah, sebanyak 1.207 persil belum bersertifikat.
Secara khusus, Wabup M.Iqbal menjelaskan, menanggapi masukan dari Fraksi PAN dan Gerindra,terkait dengan kegiatan yang belum terlaksana akan diajukan kembali dalam APBD Perubahan 2025 atau APBD 2026. Kemudian, terkait infrastruktur terdampak bencana, Pemkab.Agam telah mengusulkan anggaran penanganan ke BNPB dan Kementerian PUPR sebesar Rp119 miliar, serta merencanakan pembangunan 3 unit Sabo Dam senilai Rp90 miliar pada Juli 2025.
Menanggapi Fraksi Demokrat tentang efisiensi anggaran, penguatan koordinasi antar-OPD serta reformasi birokrasi melalui uji kompetensi Eselon II, diyakinkan pihaknya sudah melakukan tahapan tersebut, sebagai upaya untuk mendorong optimalisasi kinerja Pemkab.Agam.
Berbagai tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Agam, dijawab detail oleh Wakil Bupati Agam, yang diharapkannya bisa menjawab berbagai hal yang selama ini menjadi isu-isu strategis yang duduk persoalan dan solusinya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.
(HARMEN)