Panwaslu Minta Ormas dan Media Massa Ikut Awasi Pemilu

Bukittinggi, KABA12.com — Panwaslu Kota Bukittinggi, mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, di ruang meetimg Grand Royal Denai Hotel, Kamis (30/11). Sosialisasi satu hari penuh ini merangkul organisasi masyarakat (Ormas) dan sejumlah media massa.

Ketua Panwaslu Bukittinggi, Eri Vatria mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar Bawaslu, ormas dan media massa, dapat memberikan informasi pada masyarakat terkait pengawasan pemilu secara keseluruhan. Tiga elemen itu, dapat menjadi perpanjangan tangan Panwaslu untuk melakukan pengawasan, terutama saat berlangsungnya pileg dan pilpres 2019 mendatang.

“Bawaslu dan Media Massa memiliki kaitan dalam mengawas pesta demokrasi, begitu juga Ormas, yang dapat memberikan pendidikan politik pada masyarakat, serta juga dapat memastikan masyarakat menggunakan hak pilih dan memilih, berdasarkan informasi yang benar,” jelasnya.

Eri Vatria menambahkan, pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga dapat memastikan terselenggaranya pemilu secara luber, jurdil, dan berkualitas.

“Diharapkan, dengan intensifnya pengawasan oleh Bawaslu, Ormas, dan Media Massa, terciptanya pemilu yang demokratis, tegaknya integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi dalam penyelenggaraan, serta menghasilkan pemilu yang akuntabilitas,” ujarnya.

Sosialisasi yang bertemakan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan” ini, menghadirkan Peneliti Pemilu Pusat Studi Konstitusi (Pusako) yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Khairul Fahmi, sebagai narasumber.

Khairul Fahmi mengatakan, keterbatasan SDM Panwaslu di daerah sangat penting dibantu oleh ormas dan media massa, sehingga pengawasan pemilu dapat berjalan lebih maksimal. Pengawasan oleh Panwaslu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya bantuan dari pihak terkait.

“Apalagi dalam ini Panwaslu harus menjangkau seluruh lini mulai dari Kecamatan, Kelurahan, hingga RT dan RW, belum lagi soal keterbatasan teknologi yang juga harus didukung SDM yang berkualitas, maka dari itu Ormas, Media, dan masyarakat dapat membantu kinerja Panwaslu di lapangan,” jelasnya.

Menurut Khairul Fahmi, Undang-Undang Pemilu memberikan legitimasi pada ormas, media dan masyarakat melakukan pengawasan, dengan menghimpun dan menelaah pelanggaran yang didapat di lapangan. Nantinya Panwaslu akan melakukan kroscek ulang, yang diperkuat dengan bukti gambar, video dan saksi, sehingga dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

(Ophik)

0Shares