DPRD Agam

Pansus Potensi PAD Agam Kerja Optimal Dorong Peningkatan Pajak Air Permukaan Danau Maninjau

Pariwara, KABA12.com — Panitia khusus (pansus) Potensi Pendapatan Daerah dari pemanfaatan sumber daya air DPRD Agam bekerja optimal untuk memaksimalkan dan pengayaan materi yang akan diusung sebagai produk hukum daerah.

Dibuktikan Pansus Potensi Pendapatan Daerah lakukan kunjungan ke
Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat , Balai Wilayah Sungai Sumatera V, BKEUDA Sumatera Barat sejak tanggal 30 September sampai 1 Nopember 2018 .

Kerja maksimal untuk memperoleh berbagai masukan dan bahan untuk dijadikan materi bahasan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Agam tahun-tahun mendatang itu diyakinkan akan menjadi lompatan penting dalam mendorong kemajuan dan perkembangan daerah.

Rombongan Pansus DPRD Agam yang didampingi Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra.S.Pd. bersama tiga wakil ketua DPRD Agam masing-masing Lazuardi Erman,SH.,Suharman dan Taslim,S.Ag .

Selain itu kunjungan kerja dihadiri seluruh anggota Pansus, dihadiri Sekwan Indra ,Kadis Lingkungan Hidup Hamdi ,Kabag Hukum Desnawati,PSDA Agam Ofrizon, dari BKEUDA Agam Susphilip dan pendamping dari Sekretariat dan humas DPRD Agam Hasneril.SE.

Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra.S.Pd dalam hantarannya saat kunjungan kerja ke PSDA Sumbar menyebutkan maksud Pansus mengunjungi Dinas PSDA Sumbar, terutama
untuk mendapatkan kejelasan tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak air permukaan Danau Maninjau.

Disebutkan Marga Indra Putra, dasar pansus potensi pendapatan daerah itu dibentuk untuk menelusuri potensi PAD yang bersumber dari pajak air permukaan danau Maninjau, karena hal itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kabupaten Agam. (***)

Peruntukan PAD Agam Pajak Air Permukaan Danau Maninjau Belum Sesuai

Ketua Pansus Potensi Pendapatan Daerah DPRD agam Ar Yutinof menyebutkan, dari hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten Agam , ternyata Kabupaten Agam belum mendapatkan pembagian sesuai dengan peruntukan yang seharusnya dari pajak air permukaan danau Maninjau meski telah diatur dalam Pergub nomor 69 tahun 2014.

Ditambahkan AR. Yutinof, untuk hal dimaksud DPRD Agam bersama pemerintah daerah berupaya untuk memperjelas dan mempertegas sejauh mana potensi yang seharusnya dari pajak air permukaan danau Maninjau yang notabenenya dalam wilayah Kabupaten Agam.

Disebutkan, asumsi Pansus ada kekeliruan dalam penetapan bagi hasil pajak air permukaan danau Maninaju itu oleh Pemprov.Sumbar kepada kabupaten/ kota yang didasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat,” hal itu perlu dikaji lebih lanjut untuk dievaluasi, ” sebut AR. Yutinof. (***)

Alokasi PAD Pajak Air Permukaan Danau Maninjau Harus Dikaji Ulang

Ketua Pansus Potensi Pendapatan Daerah DPRD Agam AR. Yutinof meminta alokasi PAD Agam dari pajak air permukaan danau Maninjau dikaji ulang.

Hal itu akan dikaji sesuai hasil kunjungan kerja pansus ke tiga instansi mulai dari Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Sumbar yang diterima Kepala Bidang Syafril Daus.ST.MT, Kabid Irigasi dan Rawa.

Sementara kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Padang rombongan diterima oleh Kasi Pelaksana Kalbadri ,ST. MT bersama Yuliandra, SST. MT ,Ali Rahmat,ST. MT dan Daniel BD Silitonga, sedang saat kunjungan kerja BKAUDA sumbar diterima oleh Kabid Retribusi dan Administrasi Yusta Noverison beserta jajaran .

Disebutkan AR. Yutinof, dengan koordinasi dan informasi dari tiga OPD Pemprov Sumbar itu, sangat jelas apa yang selama ini tentang potensi pajak alr danau Maninjau .

” Hal itu harus diperjuangkan bersama, sesuai peruntukan yang layak untuk kabupaten Agam, ” tegas Ketua Pansus DPRD Agam itu. (***).

Agam Harus Dapat Porsi Lebih

Wakil ketua Pansus Potensi Pendapatan Daerah DPRD Agam Irfan Imran, menyambut baik berbagai materi dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan pajak air permukaan danau Maninjau.

Secara khusus Irfan Imran menyebutkan, kabupaten Agam mesti dapat porsi lebih dari alokasi pembagian pajak air permukaan danau Maninjau dengan berbagai pertimbangan dan alasan.

Bahkan wakil ketua Pansus Potensi Pendapatan Daerah DPRD Agam itu berharap, kebijakan gubernur yang dituangkan dalam pergub tersebut harus ditinjau ulang dan alokasi untuk kabupaten Agam harus dievaluasi,” itu target pansus, dan kami berharap seluruh pihak termasuk masyarakat memberi dukungan, “sebut Irfan Imran yang putra Maninjau, Tanjung Raya itu. (***).

Regulasi Pajak Air Permukaan Danau Maninjau

Terkait regulasi pajak air permukaan danau Maninjau ketua Pansus DPRD Agam AR.Yutinof melalui Kasubag.Humas-Protokol DPRD Agam Hasneril menguraikan dengan detail.

Berikut rangkuman regulasi dimaksud:
Nilai perolehan pajak air permukaan danau Maninjau yang ditetapkan Pemprov Sumatera Barat menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 23, 24.

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan dimana Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air;
f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dimana Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Harga dasar air merupakan nilai rata-rata dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang saat ini telah berlaku di wilayah sungai, harga dasar air pemukaan yang ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri PUPR No. 568/KPTS/M/2017 Tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan, untuk listrik ( dibangun oleh pemerintah ) Rp 42,64 M3 .

Untuk rancangan perhitungan NPA Sumatera Barat, pembagian wilayah hulu, tengah dan hilir dilakukan sesuai pembagian wilayah pada Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Lokasi Pengambilan Hulu Wilayah Dataran Tinggi sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2003 bobot 100%

Lokasi Pengambilan Tengah Wilayah Dataran Rendah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2003 Bobot 90%

Lokasi pengambilan Hilir Wilayah Pesisir sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2003 bobot 80%

Untuk wilayah sungai Lubuak Basung dan sekitarnya termasuk wilayah Tengah namun untuk daerah Maninjau sekitarnya tidak terdapat pada peraturan gubernur tersebut.

Kewenangan propinsi hanya ada pada wilayah sungai Masang Pasaman dan wilayah sungai Silaut Tarusan 5 wilayah sungai lainnya adalah kewenangan pusat dan satu kewenangan kabupaten Mentawai yaitu Wilayah Sungai Sipora.

Penentuan kondisi DAS berdasarkan ketetapan dari BPDAS yang mengikuti pedoman dari PP Nomor 37 tahun 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Harga dasar air merupakan nilai rata-rata dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang saat ini telah berlaku di wilayah sungai .(***)

To Top