Lubukbasung,kaba12 — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Agam yang membidangi Perizinan dan Dampak Lingkungan bergerak cepat menyoroti berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai masukan, aspirasi dan keluhan termasuk temuan lapangan yang semakin ini menjadi keluh kesah yang mengapung ke permukaan oleh masyarakat.
Pansus Perizinan dan Dampak Lingkungan yang dibentuk DPRD Agam sesuai SK Pimpinan DPRD Agam Nomor 6 tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 yang ditandatangani Ketua DPRD Agam Ilham, yang beranggota 19 personil tersebut, sudah mulai melakukan serangkaian kegiatan di lapangan, termasuk rapat koordinasi dengan OPD terkait.
Seperti halnya, Selasa,(15/7) kemarin, Pansus Perizinan dan Dampak Lingkungan kembali menggelar pertemuan bersama jajaran Pemkab.Agam yang dipimpin ketua Pansus Dr.Yopi Eka Anroni didampingi wakil ketua Joni Putra Dt. Bintaro Hitam, sekretaris Zulpardi serta seluruh anggota.
Hadir dalam rapat tersebut plt.Asisten II Sekab.Agam Welfizar, Kepala DLH, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Dinas Perekonomian, serta Bagian Hukum Setda Agam.
Dalam sambutannya, Dr.Yopi menyampaikan bahwa Pansus ini dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam menindaklanjuti berbagai persoalan perizinan dan dampak lingkungan, terutama dari kegiatan usaha di sektor perkebunan kelapa sawit yang banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya di wilayah Agam Barat.
“Kami menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait perusahaan sawit yang belum melengkapi perizinan dan menimbulkan dampak lingkungan serius. Ini tidak bisa dibiarkan, karena menyangkut kelangsungan lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat,” tegas Yopi.
Yopi menekankan DPRD mendukung investasi di daerah, namun investasi harus patuh terhadap aturan dan tidak merugikan masyarakat. “Kita ingin investasi yang sehat, taat aturan dan bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan. Perizinan dan pengelolaan limbah harus sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut semua anggota pansus menyoroti sejumlah hal terutama perizinan perusahaan, amdal baik limbah padat,cair maupun polusi udara, dan sektor usaha lain seperti hotel, restoran, dan perusahaan baru di wilayah Timur Agam, serta isu terkini terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi sorotan publik.
Anggota Pansus berharap dari pertemuan ini akan ada kejelasan dan komitmen dari seluruh pihak dalam penataan perizinan dan pengawasan dampak lingkungan usaha di Kabupaten Agam. “Ini bukan untuk menghambat usaha, tetapi memastikan semua berjalan sesuai aturan demi kepentingan bersama,” tegas Yopi sesuai relis yang diperoleh kaba12 dari Hasneril, Pranata Humas-Sekretariat DPRD Agam.
(HARMEN)