Bukittinggi, KABA12.com — Sidang lanjutan penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Anrivani dari PAN kubu Fauzan Haviz dan terlapor KPU Bukittinggi, di kantor Bawaslu, Kamis (26/07) berjalan alot.
Majelis pemeriksa telah mendengaekan keterangan saksi dari pihak pelapor maupun terlapor, serta memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak.
Dari keterangan dan jawaban telapor (KPU -red), pihak pelapor dari PAN versi Fauzan Haviz menilai, banyak kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan alat bukti yang pelapor miliki. Bahkan, jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan pelapor dan majelis pemeriksa, dinilai pelapor, sebagai jawaban yang berbelit-belit.
Wakil Ketua PAN Bukittinggi versi Fauzan Haviz, Anrivani, yang menjadi pelapor menyatakan, keterangan dan jawaban yang diberikan terlapor KPU, tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang tertuang dalam alat bukti yang dimiliki pelapor. Selain itu, terdapat kejanggalan yang dilakukan terlapor untuk mengklarifikasi permasalahan dualisme kepengurusan PAN Bukittinggi ini.
“Kami menilai ada kejanggalan, seperti, KPU mengklarifikasi masalah dualisme PAN ini ke KPU provinsi dan juga DPW PAN Sumbar. Ini aneh, harusnya klarifikasi dilakukan ke pusat termasuk ke Mahkamah Partai, untuk memastikan keabsahan SK kepengurusan PAN Bukittinggi. Jangan ke DPW yang sudah mengeluarkan SK atas nama Rahmi Brimsa yang saat ini kita permasalahkan,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Rinaldi Sikumbang, Wakil Ketua PAN Bukittinggi versi Fauzan Haviz, yang juga menjadi salah satu saksi dalam persidangan Kamis (26/07) itu menyampaikan, persoalan PAN Bukittinggi ini sudah menjadi rahasia umum. Pihaknya sangat kecewa karena KPU Bukittinggi menerima pencalonan tidak berpedoman pada hasil putusan mahkamah partai.
Rinaldi menambahkan, pihaknya dari PAN versi Fauzan Haviz, sudanh sering memberikan penjelasan dan koordinasi pun juga telah disampaikan ke KPU Bukittinggi. Namun KPU tetap menerima pencalonan dari SK Rahmi Brisma, yang ia nilai bukan SK yang sah dan tidak sesuai ADRT.
“Kalau bukan kami yang memperjuangkan kebenaran dimulai dari hal sekecil ini, siapa lagi. Kami ingin penyelenggaraan pemilu di kota ini berjalan baik, tanpa ada pelanggaran dan kesalahan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Bukittinggi, Benny Aziz saat dikonfirmasi menjelaskan, tidak ada jawaban yang berbelit-bekit yang disampaikan pihaknya saat persidangan. Namun penambahan keterangan dari masing-masing komisi tentu akan menambah penjelasan dari KPU. Selain itu, koordinasi tentu harus dilakukan berjenjang.
“Kami di KPU tentu ada bidang-bidangnya. Setiap komisioner memiliki penjelasan sesuai bidangnya. Tidak ada jawaban yang berbelit-belit seperti yang dimaksudkan. Untuk koordinasi berjenjang, tentu harus kami lakukan. Tidak bisa langsung ke pusat tanpa koordinasi dengan KPU provinsi,” jelas Benny.
Terkait hasil putusan mahkamah partai, Benny menjelaskan, KPU sangat menghormati putusan itu. Namun, hal tersebut, tidak dapat menjadi pedoman, karena itu sifatnya final dan memikat secara internal.
“Kami sangat menghormati itu, namun telah disebutkan bahwa itu bersifat final dan mengikat secara internal partai. Sehingga tidak bisa menjadi pedoman bagi kami. Namun jika dengan putusan itu, ada tindak lanjut dari pihak partai ke KPU RI melalui LO yang ditunjuk, itu tentu bisa. Karena kami bekerja sesuai aturan dan arahan dari KPU RI dan KPU provinsi,” tegasnya.
Sidang gugatan ini, akan dilanjutkan Senin depan, dengan agenda pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak.
Majelis pemeriksa dari Bawaslu komit untuk menyelesaikan setiap kasus secara berkeadilan dan tanpa intervensi.
(Ophik)
