Bukittinggi, KABA12.- Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan unsur masyarakat sipil, gelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (15/06).
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga mendorong pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Peserta demo memulai aksi mereka dengan longmarch dari Lapangan Wirabraja menuju Gedung DPRD Kota Bukittinggi. Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari UIN Bukittinggi, UFDK, ITB-HAS, Universitas Mohammad Natsir dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bukittinggi serta PMII, IMM dan GMNI dari unsur OKP.
Ketua Aliansi Mahasiswa Bukittinggi, Keni Savina, menjelaskan, mereka menyoroti sejumlah persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga pengesahan Undang -Undang Polri. Persoalan tersebut menjadi fokus utama tuntutan yang dibawa massa aksi dalam demonstrasi yang disanbut sejumlah pimpinan dan Anggota DPRD Bukittinggi itu.
“Dari isu yang kami bawakan hari ini mengenai isu-isu nasional, yang pertama yaitu adanya kenaikan BBM nonsubsidi, yang kedua terkait problematika mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ketiga terkait rendahnya nilai tukar rupiah pada dolar AS dan masalah pengesahan Undang -Undang Polri,” katanya.
Sejumlah tuntutan tertulis, juga disampaikan kepada DPRD Kota Bukittinggi untuk diteruskan kepada pemerintah dan lembaga terkait di tingkat yang lebih tinggi.
Dalam dokumen tuntutan yang dibacakan saat aksi, mahasiswa meminta penghapusan Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai berpotensi membebani kondisi fiskal negara serta harus dipastikan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Mahasiswa juga mendesak adanya langkah nyata untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, pedagang, serta pekerja sektor informal yang dinilai paling terdampak oleh kondisi ekonomi saat ini.
Selain itu, massa aksi menyoroti dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Mereka meminta DPRD Kota Bukittinggi mengawasi dampak kenaikan BBM sekaligus memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Bio Solar, yang menurut mereka kerap mengalami kekosongan stok di sejumlah SPBU.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika pasar modal.
Mahasiswa meminta DPRD Kota Bukittinggi mendorong pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah serta memulihkan kepercayaan investor guna mengurangi tekanan terhadap perekonomian nasional.
Massa aksi juga meminta agar aspirasi masyarakat Bukittinggi terkait kebijakan ekonomi nasional diteruskan kepada DPR RI dan pemerintah pusat.
Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat tanpa disertai jaminan perlindungan sosial dan kompensasi yang memadai.
Selain isu ekonomi, mahasiswa turut mendesak DPRD Kota Bukittinggi menyatakan sikap resmi mendukung penolakan terhadap Undang-Undang Polri dan menyampaikan sikap tersebut kepada pemerintah pusat serta DPR RI.
Mahasiswa juga meminta pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih dikaji ulang agar tidak menimbulkan pemaksaan pembentukan koperasi, tidak tumpang tindih dengan koperasi yang sudah ada, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan efektif.
Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra, menerima perwakilan mahasiswa untuk melakukan dialog terbuka di halaman gedung DPRD. Ia menjelaskan, bahwa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Terkait isu-isu dan tuntutan yang bersifat kebijakan nasional, kami yang ada di Bukittinggi akan meneruskannya ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nanti dari DPRD Sumatera Barat yang akan mengajukan ke DPR RI atau ke tingkat nasionalnya. Itu mekanisme yang dapat kami sampaikan,” ujarnya.
Zulhamdi juga menyampaikan, sikap resmi DPRD akan dibahas secara kolektif bersama seluruh anggota dewan.
“Mengenai sikap DPRD, kami yang kolektif kolegial akan mempersamai dengan anggota lainnya. Insyaallah, yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa itu juga menjadi keresahan kami di Kota Bukittinggi ini terkait kondisi nasional,” tutupnya.
Demonstrasi kemudian ditutup dengan diskusi terbuka antara massa aksi dan perwakilan DPRD Kota Bukittinggi. Aksi berlangsung aman dan damai. Massa pun membubarkan diri dengan tertib.-
(Ophik)
