Bukittinggi, KABA12.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bukittinggi, mengadakan rapat kerja dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Bukittinggi. Rapat Kerja itu dilaksanakan di Aula Balaikota, Selasa (03/04).
Lemmasrizal, Ketua KPU Kota Bukittinggi mengatakan rapat ini merupakan raker pertama antara KPU dengan PPK dan PPS setelah dilantik beberapa minggu lalu. Dalam rapat kerja ini disatukan pemahaman dan pikiran terhadap kinerja dalam pelaksanaan Pemilu 2019 nanti.
“Rapat kerja akan memaparkan apa saja tugas yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Termasuk hal yang dirasa penting dan pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya akan dibahas dalam rapat kerja ini,” jelasnya.
Lemmasrizal menambahkan, pada pemilu dan pilres 2019 jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) diprediksi naik sebesar 60 persen jumlah TPS pada Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2015 lalu. Ia menyebutkan jika pada pilkada 2015 jumlah TPS sebanyak 232 maka pada pemilu dan pilres 2019 diprediksi naik menjadi 354 TPS.
Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) dari 9 kelurahan dari sebelumnya jumlah TPS 90 diprediksi menjadi 138. Selanjutnya, Kecamatan Guguak Panjang (GP) dari 7 kelurahan dengan jumlah TPS 82 menjadi 124 TPS dan Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh (ABTB) dari 8 kelurahan dengan 60 TPS sebelumnya diprediksi naik menjadi 91 TPS.
Lemmasrizal juga menyampaikan agar kepada PPK dan PPS di kota Bukittinggi untuk jeli dan teliti dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu dan pilpres nanti di tahun 2019. “Jangan sampai penyelenggara pemilu terlibat atau terindikasi kedalam partai politik, semuanya yang bersangkutan harus bebas dari hal demikian,” tegasnya.
Sementara, Kepala Kantor Kesbangpol, Aldiasnur mewakili Walikota Bukittinggi mengatakan, tahapan Pemilu untuk tahun 2019 telah dimulai sejak saat ini. Pemko Bukittinggi berharap pemilu dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Baik dalam pembiayaan maupun dalam meningkatkan partisiasi masyarakat.
“Pemilu menunjukkan bentuk pemerintahan kita kedepan. Pemilu juga menunjukkan adanya demokrasi yang selalu kita bangun di negara kita ini. Pemilu memang telah sering dilaksanakan, namun tentu ada perbedaan yang terjadi tiap pelaksanaannya. Pembekalan hari ini akan menambah pengetahuan kita terhadap pemilu yang akan kita laksanakan,” jelasnya.
Aldiasnur mengingatkan, aparat sipil negara memiliki keterbatasan keikutsertaan dalam pemilu. ASN tidak boleh memihak. Karena sebagai aparatir negara harua bebas dari politik, apalagi tergabung dalam salah satu parpol.
(Ophik)