Padang,kaba12 — Komisi IV DPRD Agam datangi Dinas Pendidikan Sumbar untuk berdiskusi tentang berbagai hal berkaitan dengan dunia pendidikan dan peningkatan mutu SDM. Bahkan, masalah pemerataan guru SLTA menjadi salah satu bahasan penting.
Kunjungan Komisi IV DPRD Agam itu sesuai dengan hasil rumusan Badan Musyawarah (Bamus) November 2023, yang menjadualkan kunjungan ke Dinas Pendidikan Sumbar, Senin, (27/11) itu, memfokuskan pembahasan terkait dengan materi mekanisme seleksi guru PPPK.
Rombongan Komisi IV DPRD Agam yang dipimpin Ketua DPRD Agam Dr.Novi Irwan, ketua Komisi IV Guswardi, Suharman Wakil Ketua DPRD Agam, para anggota Komisi IV serta tim sekretariat DPRD Agam
Komisi IV DPRD Agam yang disambut Beny Wahyudi, Kasubag.Umum dan Kepegawaian, Meri Agusa Koordinator SMA Bidang Pembinaan dan staf lainnya di ruang rapat utama gedung Disdik Sumbar itu, mendapat penjelasan detail terkait berbagai hal tentang materi yang dibahas.
Beny Wahyudi menjelaskan, tahun 2023, Disdik Sumbar mengusulkan 1.150 formasi tenaga pendidik melalui Badan Kepegawaian Daerah, sebagai upaya mengantisipasi kekurangan kurang mengingat sepanjang tahun 2023-2024 tercatat sekitar 1.208 guru memasuki masa pensiun.
“ Untuk mengisi tenaga guru yang memasuki masa pensiun itu, diharapkan bisa melalui proses seleksi PPPK, “ ujarnya.
Dalam sesi diskusi, beberapa anggota Komisi IV DPRD Agam mempertanyakan pola dan sistim mutasi guru di Pemprov.Sumbar, seperti dipertanyakan Ardius, angota Komisi IV DPRD Agam terkait pemerataan guru yang bertugas di daerah.
Hal itu dijelaskan Meri Agusta, Koordinator SMA Bidang Pembinaan yang menyebutkan, mutasi guru khususnya SMA dilakikan 2 kali dalam setahun, terutama di awal tahun, bulan Januardi dan awal Juli.
Hal itu bertujuan untuk proses penyegaran dan penyesuaian kegiatan kependidikan di sekolah, termasuk optimalisasi peran guru dalam mendorong kegiatan pendidikan di sekolah yang ditempati.
Disisi lain, ketua DPRD Agam Dr.Novi Irwan menyebutkan, tenaga pendidik masih kurang di beberapa daerah dan masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi tenaga PPPK.
“ Kami berharap, hal ini menjadi perhatian serius Pemprov.Sumbar dan Pemkab.Agam, mengingat kebutuhan guru dan penyebarannya di seluruh wilayah belum merata. Kami berharap, diskusi diskusi dengan Disdik Sumbar, bisa bermanfaat bagi guru, murid dan dunia pendidikan di Sumbar, khususnya di kabupaten Agam, karena hal ini akan menjadi bahan kajian bersama, “ ujar Dr.Novi Irwan lagi.
(HARMEN)