Lubuk Basung, kaba12.com — Jajaran komisi I DPRD Agam gelar diskusi public untuk membedah secara khusus rancangan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum ( trantibum ) di aula DPRD Agam, Rabu,(25/4).
Diskusi public yang menghadirkan tokoh-tokoh penting masyarakat dari seluruh nagari dan kecamatan di kabupaten Agam tersebut, untuk mematangkan pembahasan dengan menghimpun masukan dari berbagai unsur masyarakat, baik dari kalangan ninik mamak, bundo kanduang, unsur pemuda, tokoh masyarakat, MUI dan kalangan lain yang diharapkan bisa menjadi entry poin, sehingga ranperda trantibum bisa terlahir sebagai produk hukum daerah yang optimal.
Diskusi public bersama tokoh masyarakat se kabupaten Agam itu, juga sebagai tahapan penting dalam menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang ketentraman dan ketertiban umum, karena rancangan regulasi yang tengah disusun tersebut, merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas harian masyarakat di kabupaten Agam.
Ketua komisi I DPRD Agam Drs. Feri Adrianto menyebutkan, diskusi publik dengan tokoh masyarakat tersebut, merupakan tahapan yang dirancang komisi I, karena sesuai dengan mekanisme yang ada, proses penyusunan naskah akademik ranperda trantibum tersebut harus melibatkan berbagai komponen masyarakat.

“Kami meminta masukan, sarana dan aspirasi dari tokoh-tokoh berbagai unsur tersebut, agar rancangan regulasi yang tengah disusun tersebut, bisa menjadi salah satu acuan hukum bagi daerah untuk menjamin ketentramnan dan ketertiban umum,” sebutnya.
Feri Adrianto berharap, berbagai masukan dan saran yang disampaikan para tokoh masyarakat itu, bisa menjadi bagian tak perpisahkan dari upaya dan komitmen DPRD Agam untuk selalu bersama masyarakat dalam mendorong kemajuan, kesejahteraan, kenyamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.
Diyakinkannya, berbagai masukan dari masyarakat itu, akan dibahas bersama komisi I DPRD Agam, dan akan dikaji bersama para legislator di DPRD Agam, sebelum disahkan dalam forum sidang paripurna dan menjadi bagian dari ketentuan atau produk hukum daerah yang harus dijalankan dan ditegakkan bersama di tengah masyarakat, “ sasarannya jelas, untuk kepentingan masyarakat ,”sebut politisi partai democrat itu.
(Harmen)
