Lubukbasung,kaba12 — Yandril, S,Sos, Ketua Pansus Kebencanaan DPRD Agam yang focus pada penanganan dampak bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi, 13 Mei 2024 lalu,akui sulit mendapatkan data valid dan lengkap termasuk dengan proses penanganan dampak bencana tersebut.
Data valid dan lengkap terutama berkaitan dengan penanganan lapangan pasca bencana terjadi, padahal data dan langkah penanganan lapangan menjadi salah satu poin penting yang harus menjadi dasar dalam menuntaskan hal-hal yang menjadi isu tak sedap selama ini.
Bahkan, Yandril mengakui, awalnya pengelola posko penanganan dampak bencana posko kurang terbuka dengan data, bahkan diawal rapat tanggal 25 Juli 2025 dengan pansus pengelola posko yakni BPBD Agam, justru tidak ada membawa data dan dijanjikan akan menyerahkan data pada pansus.

“Data yang dibutuhkan justru diserahkan Kamis, 7 Agustus, karena baru tanggal 4 Agustus diserahkan ke Sekretariat DPRD Agam, data yang diserahkan tersebut, akan kita konfirmasikan dalam waktu dekat, “tegas Yandril.
Ditambahkan, data awal yang diserahkan pada Pansus cukup terlambat tersebut, justru membuat jadual kerja Pansus juga akan tersendat, sehingga diperlukan perpanjangan masa tugas untuk melakukan kroscek, konfirmasi dan sinkronisasi data dengan pihak lain.
Sulitnya mendapatkan data terkait dengan penanganan dampak bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi itu juga dirasakan Wakil Ketua Pansus Syafril Dt.Rajo Api dan anggota pansus Ardiyus, yang kerap geleng-geleng kepala saat dikonfirmasi kaba12, terkait dengan perkembangan temuan pansus di lapangan.
Sebelumnya, Syafril Dt.Rajo Api menyebutkan, untuk mendapatkan dukungan data , pansus harus bertanya langsung pada warga terdampak di berbagai nagari dan 5 kecamatan sejak awak kegiatan pansus tanggal 23 Juli lalu, “ ternyata banyak hal yang harus dipertahankan dan harus diluruskan sesuai temuan lapangan itu, “sebutnya.
Hal serupa disebutkan Ardiyus, yang meyakinkan Pansus sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban, secara maksimal akan menelusuri data dan mengkonfirmasi dengan pihak berlangsung, termasuk isu adanya tumpeng tindih pemanfaatan dana dalam kegiatan tersebut, “kita masih melaksanakan tugas, kami masih menelusuri pada pihak terkait, “ulas politisi partai Golkar itu.
(HARMEN)
