Bukittinggi, KABA12.com Dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota layak anak, pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, melaksanakan rapat koordinasi dengan SKDP terkait. Rapat iti dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Balaikota, Kamis (05/12).
Kabid P2KPA DP3APPKB Bukittinggi, Zur Helmi, menjelaskan, rapat koordinasi ini, selain untuk menyusun tugas Gugus Kota Layak Anak, juga membahas terkait usulan revisi perda no 7 tahun 2013 tentang izin warnet. Karena memang beberapa waktu terakhir dilakukan razia terpadu yang menjaring sejumlah pelajar di dalam warnet pada jam sekolah.
“Dari arahan wali kota, usulan revisi warnet ini diperlukan, karena sesuai Rencana Aksi Daerah (RAD) pengembangan Kota Layak Anak Bukittinggi tahun 2020 sampai 2024, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab, memberikan dukungan sarana prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu upaya, tentu dengan menertibkan izin warnet,” jelasnya.
Kepala DP3APPKB Bukittinggi, Tati Yasmarni, menyampaikan, revisi perda no 7 tahun 2013 penting dilakukan, untuk mengantisipasi menurunnya kualitas perlindungan anak. Karena hingga saat ini, aturan dalam perda no 7 tahun 2013 itu, dinilai masih belum mendukung secara penuh program Kota Layak Anak. Meskipun saat ini Bukittinggi telah mendapat prediket kota layak anak, tapi masih untuk kategori Madya. Sehingga butuh upaya untuk mencapai kategori Mandiri dan Utama.
“Permasalahan yang ada saat ini, anak secara bebas ke warnet tanpa ada pengawasan. Batas operasional sesuai perda setiap hari sampai dengan pukul 02.00 WIB dini hari. Sedangkan untuk anak-anak sampai dengan pukul 21.00 WIB. Belum terakomodirnya aturan yang mengatur game online. Sehingga anak anak yang sudah kecanduan game online, tidak peduli batas waktu yang normal bagi anak. Belum semua warnet yang beroperasi di Bukittinggi memperoleh izin dari SKPD penanggungjawab izin,” paparnya.
Dengan permasalahan itu, lanjut Tati Yasmarni, tentu butuh evaluasi dan usulan perubahan terkait perda yang dimaksud.
“Karena dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu akses internet sudah bisa dinikmati dari rumah melalui smart phone atau fasilitas wifi. Sehingga anak tidak perlu ke warnet agar saat mengakses internet di rumah, orang tua dapat mengawasi langsung anaknya,” ujarnya.
Kepala DP3APPKB berharap, dari rapat koordinasi ini, diharapkan muncul usulan yang terbaik untuk diusulkan juga dalam perubahan perda no 7 tahun 2013.
Upaya pemko dalam menjadikan Bukittinggi sebagai Kota Layak Anak dapat diwujudkan.
(Ophik)