Kaba Terkini

Kejari Agam Resmikan Rumah Restorative Justice di Lubukbasung

Lubukbasung, kaba12.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Agam resmikan rumah restorative justice atau balai perdamaian di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubukbasung, Kamis (19/5).

Acara peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Agam diwakili Sekdakab Edi Busti, Ketua DPRD Agam Novi Irwan, serta jajaran Forkopimda.

Kepala Kejari Agam, Rio Rizal mengatakan, rumah restorative justice sengaja didirikan sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian, dalam menyelesaikan masalah atau perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat.

Ia menyebut, perdamaian atau penyelesaian suatu masalah nantinya akan dimediasi oleh jaksa yang disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.

“Dengan demikian, penanganan perkara bisa diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana,” kata Rio didampingi Kasi Tindak Pidana Umum Henri Setiawan dan Kasi Intelijen Irwan Marbun, Kamis.

Rio menjelaskan, restorative justice merupakan penghentian penuntutan atau upaya penyelesaian perkara tindak pidana tertentu di luar jalur hukum atau peradilan dengan mengedepankan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lainnya.

“Dalam rumusan RJ itu disebutkan bahwa semua pihak yang terlibat harus bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan,” jelasnya.

Ia mengakui, akhir-akhir ini semua pihak sering mendengar istilah restorative justice atau keadilan restorasi yang menganut asas ultimum remedium.

“Asas ultimum remedium itu berarti pidana adalah sebagai jalan terakhir. Sehingga keadilan restorasi atau pemulihan keadilan hadir memberikan keadilan hukum yang substansial bagi masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.

Disebutkan, pembentukan rumah restorative justice diharapkan dapat menjadi dalam melestarikan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila, dan tempat berlindung bagi para pencari keadilan dan kedamaian yang harmoni.

Secara khusus, pihaknya mengharapkan adanya kampung RJ dapat menjadi salah satu tempat penyelesaian masalah secara restorative justice yang merupakan upaya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan melewati proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak terkait lainnya.

“Dalam penyelesaiannya semua pihak dapat bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula,” katanya.

(Bryan)

To Top