Pariwara, kaba12.com — Kabupaten Agam kembali mengukir prestasi. Selasa,(12/11) DPRD Agam bersama pemerintah mengesahkan APBD 2020. Jadual ini sesuai target yang sudah disepakati sebelumnya antara pemerintah dengan lembaga dewan.
Informasi yang dihimpun kaba12.com, pengesahan APBD 2020 di merupakan rekor khusus Pemkab.Agam-DPRD Agam, karena merupakan daerah pertama di Sumatera Barat mengesahkan APBD 2020, dan merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang mengesahkan alokasi anggaran di Indonesia, setelah sebelumnya Kota Surabaya.
Pengesahan APBD 2020 itu, menurut ketua DPRD Agam Novi Irwan didampingi sekretaris DPRD Agam Indra Dt.Baradai melalui Kasubag.Humas-Protokol Sekretariat DPRD Agam Hasneril merupakan hasil rumusan bersama DPRD Agam-pemerintah, termasuk disepakati dalam jadual pembahasan.
Disebutkan Novi Irwan, pengesahan APBD 2020 merupakan hasil kerja keras tim Badan Anggaran DPRD Agam bersama TAPD Agam yang berkutat selama dua pekan terakhir membahas berbagai hal berkaitan dengan alokasi anggaran yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan daerah dan melayani kebutuhan masyarakat di tahun 2020.
Secara khusus ketua DPRD Agam itu mengucapkan terimakasih atas kerja keras dan optimal yang sudah dilakukan bersama sehingga APBD 2020 kabupaten Agam bisa dituntaskan dan disahkan dalam forum sidang paripurna DPRD Agam.
HARMEN
Kerja Optimal Untuk Maksimalkan Kegiatan 2020
Pengesahan APBD 2020 oleh DPRD Agam dan Pemkab Agam, Selasa,(12/11) di ruang sidang utama DPRD Agam ditandai dengan penandatangan berita acara pengesahan Perda APBD 2020 oleh wakil bupati Agam dan unsur pimpinan DPRD Agam merupakan hasil kerja optimal untuk memaksimalkan kegiatan di tahun 2020.
Kerja optimal itu, sebut sekretaris DPRD Agam Indra Dt.Baradai melalui Kasubag.Humas-Protokol DPRD Agam, dibuktikan dengan serangkaian proses persidangan, pembahasan dan berbagai kajian bersama yang dilakukan tim Banggar DPRD Agam bersama TAPD Agam yang beberapa waktu belakangan berkutat membahas berbagai hal terkait dengan alokasi anggaran untuk mendorong kegiatan daerah di tahun 2020.
Disebutkan Hasneril, rangkaian persidangan dilakukan sangat ketat bahkan secara marathon, tidak hanya oleh tim Banggar tapi juga melibatkan seluruh anggota dewan secara kolektif, karena sesuai kesepakatan awal, APBD 2020 kabupaten Agam sudah harus ditetapkan tanggal 12 November 2019, “ Alhamdulillah, jadual pengesahan peraturan daerah APBD 2020 sesuai dengan schedule yang ditetapkan sebelumnya, “ sebut Hasneril.
HARMEN
APBD 2020 Kabupaten Agam Capai Rp.1,5 Triliun
DPRD Agam dan pemerintah Kabupaten Agam sahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 ditandai dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama dan pengesahan Perda APBD 2020 natara DPRD dan Pemkab Agam dalam Rapat Paripurna, di Aula Utama DPRD Agam, Selasa (12/11).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua Suharman, Marga Indra Putra dan Irfan Amran, dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Sekab. Agam H.Martias Wanto Dt.Maruhun, unsur pimpinan Forkopimda Agam, para anggota DPRD Agam, dan para kepala OPD Pemkab.Agam.
Prosesi persidangan pembahasan anggaran yang dijadualkan untuk penyampaian kata akhir fraksi dan pengesahan, menurut Ketua DPRD Agam Novi Irwan, dalam pembukaan sidang menyampaikan, bahwa proses pembahasan anggaran tahun 2020 itu, diawali sebelumnya telah disampaikan Nota Keuangan Bupati Agam terhadap Ranperda RAPBD 2020 tanggal 14 Oktober lalu.
Pembahasan RAPBD 2020 kabupaten Agam dilanjutkan dengan beberapa proses pembahasan telah dilalui seperti penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi, rapat kerja komisi, rapat Banggar dengan TAPD Pemkab.Agam.
“Kemudian dibahas bersama pada rapat gabungan komisi yang dilaksanakan pada tanggal 11 November, dan terakhir dibahas oleh fraksi-fraksi untuk mempersiapkan pendapat akhir. Pada hari ini, 12 November 2020, sampailah kita pada penyampaian pendapat akhir fraksi dan penetapan nota kesepakatan bersama terhadap Ranperda tentang RAPBD tahun anggaran 2020,” jelasnya.
Dalam rapat itu Sekretaris DPRD Agam, Indra membacakan nota persetujuan bersama DPRD Agam dengan Pemerintah Kabupaten Agam, Nomor 5 tahun 2019/Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
Pada APBD itu ditetapkan Pendapatan Daerah 2019 sebesar Rp1,529 triliun, Belanja Daerah mencapai Rp1,557 triliun dengan defisit Rp27,609 miliar.
Sebelum dilakukannya penandatangan nota persetujuan, DPRD Agam menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan APBD 2020. Dalam hal itu, seluruh Fraksi DPRD Agam menyetujui Rancangan APBD tersebut untuk dijadikan APBD 2020.
HARMEN
Pemerataan Pembangunan Sampai ke Daerah Terluar
Beberapa fraksi DPRD Agam berharap, APBD 2020 bisa menjawab harapan seluruh elemen masyarakat dalam upaya memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dengan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah daerah, terutama komitmen mendorong pembangunan berbagai sarana di kawasan pinggir dan terluar di kabupaten Agam.
Hal itu, menjadi salah satu pembahasan serius yang beberapa waktu belakangan kerap disuarakan kalangan DPRD Agam untuk menjawab harapan yang selama ini disampaikan masyarakat dari berbagai nagari di kabupaten Agam.
Seperti saran dan pendapat terhadap APBD tersebut, seperti Fraksi Gerindra disampaikan oleh Ketua Fraksi Rinal Wahyudi yang menyampaikan harapan agar APBD 2020 bisa mengakomodir pemerataan pembangunan hingga daerah pinggir dan terluar di kabupaten Agam.
“Tetap memprioritaskan kualitas dan mutu pekerjaan, memprioritaskan pembangunan yang berorientasi pada kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun-tahun terakhir RPJMD ini, diharapkan APBD fokus pada capaian RPJMD,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara Guswardi mengingatkan kepada Pemda agar selalu konsisten dalam mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pembangunan.
“Kita berharap tahun 2020 nanti, penyerapan dapat secepat mungkin dilakukan agar dapat sesegera menstimulasi perekonomian dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia,” kata Guswardi.
Sedangkan, Fraksi PAN yang disampaikan oleh Zulpardi mengatakan dalam rangka meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan evaluasi serta menggali beberapa sumber PAD lainnya seperti pemanfaatan asset daerah yang berada di Kota Bukittinggi.
HARMEN
APBD 2020 Disahkan, Pemkab.Agam Apresiasi DPRD
Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria mengapresiasi Badan Anggaran DPRD Agam dan tim anggaran pemerintah daerah, karena atas kerja kerasnya telah berhasil menyelesaikan pembahasan RAPBD tahun 2020.
“Kami sangat yakin bahwa selama berlangsungnya proses pembahasan mulai dari awal sampai penetapan RAPBD 2020 ini, banyak terdapat perbedaan pandangan dan kekurangan yang belum bisa memuaskan kita semua,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pandangan itu merupakan bentuk keseriusan dan tanggungjawab, dalam menghasilkan perubahan APBD yang betul-betul berdaya guna dan berhasil guna.
Trinda menyadari sampai saat ini Agam masih dihadapkan pada kesenjangan kemampuan fiskal daerah, dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Namun dengan sumber daya yang ada, tetap berupaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan berkesinambungan.
“Berdasarkan itu kita sangat berkepentingan untuk tetap mempertahankan kekompakan semangat kerja sama, dan suasana saling pengertian semua pihak demi percepatan capaian pelaksanaan program tahun 2020,” sebut Trinda.
Meski demikian, ia mengingatkan OPD agar segera mempercepat penyelesaian kegiatan dalam sisa waktu sampai akhir 2019, karena ini sebagai tindak lanjut atas disetujuinya perubahan APBD 2020.
Dalam nota persetujuan bersama yang ditandatangani, APBD Agam tahun anggaran 2020 yaitu pendapatan daerah sebesar Rp1.529.401.045.121,00, belanja daerah Rp1.557.010.916. 411,45, dengan defisit sebesar Rp27.609.871.290,45.
HARMEN