Bukittinggi, KABA12.com — Sebagaimana massif diberitakan oleh beragam media, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah memberi sinyal yang kuat untuk segera meluncurkan bantuan penguatan ekonomi bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak Covid-19 di seluruh Indonesia.
Dimana pada tahap awal, hibah dalam bentuk Bantuan Presiden (Banpres) Produktif UMKM tersebut akan digelontorkan untuk 9,1 juta orang penerima manfaat atau senilai 22 triliun hingga akhir September ini.
Bahkan, Presiden Jokowi menjanjikan akan menambah kuota calon penerima manfaat Banpres Produktif UMKM itu sampai 12 juta orang hingga Desember nanti.
Sementara itu, Kementerian terkait menjelaskan bahwa persyaratan dan mekanisme untuk memperoleh Banpres Produktif UMKM tersebut tidaklah sulit alias sangat sederhana. Dimana pelaku UMKM tersebut merupakan WNI yang dibuktikan dengan NIK dan tidak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kemudian, UMKM tersebut melakukan pendaftaran ke Dinas terkait di Daerahnya masing-masing. Dan patut dipastikan bahwa UMKM itu tidak sedang menerima bantuan, sumbangan atau apa pun namanya dari pihak lain. Di samping itu, pelaku UMKM dimaksud telah memiliki rekening pada salah satu Bank ini; baik BNI, BRI maupun Bank Syariah Mandiri.
Dan khusus di Kota Bukittinggi, menurut informasi dari Muhammad Idris selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sampai batas penutupan pendafataran pada pekan pertama September ini, telah mendaftar sebanyak 400 orang pelaku UMKM tingkat Kota Bukittinggi.
Tentunya hal ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik dan peluang terbuka bagi para pelaku UMKM di Kota Wisata ini dan khusus bagi yang sudah terdaftar tersebut untuk mendaptakan Banpres Produktif UMKM senilai 2,4 juta rupiah per orang.
Mencermati informasi di atas, Ibnu Asis, anggota Komisi II DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pendapatnya dihadapan awak media yang menemuinya di Gedung Wakil Rakyat Bukittinggi kemarin.
“Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memberi apresiasi tinggi atas upaya serta langkah stretegis Pemerintah Pusat untuk mengucurkan Banpres Produktif bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 di seluruh Indonesia”, ulas Ibnu memaparkan.
Ibnu juga berterimakasih kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait yang telah memfasilitasi pendaftaran 400 orang pelaku UMKM di Kota Sanjai ini untuk mendapatkan Banpres Produktif sebesar Rp 2,4 juta per orang itu.
Lalu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi itu memberi catatan kritis dan mendasar terhadap strategi dan kebijakan nyata Pemerintah Daerah terhadap pelaku UMKM terdampak Covid-19 khususnya di Wilayah yang dijuluki sebagai Kota Perdagangan ini.
Karena menurutnya, pada awal pandemi Covid-19 bulan Maret 2020 lalu, Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa khusus penanganan dampak ekonomi ditujukan dalam bentuk pemberian stimulus modal usaha kepada pelaku UMKM di Daerah masing -masing.
Ibnu menengarai bahwa di Kota Bukittinggi, sebenarnya Pemerintah Daerah sendiri pada saat awal Refocusing dan Realokasi APBD tahun 2020 bulan Maret lalu, serta diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun 2020, telah melakukan penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga hingga 69 Milyar Rupiah lebih. Dimana, sebanyak 5 Milyar Rupiah dari total anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
Namun kenyataannya, berdasarkan penjelasan Pemerintah Daerah menjawab pertanyaan fraksi-fraksi saat sidang paripurna DPRD Kota Bukittinggi beberapa hari lalu, bahwa sampai saat ini anggaran tersebut “belum sepeser pun” direalisasikan dengan alasan bahwa bentuk konkret pemberian stimulus modal usaha kepada pelaku UMKM terdampak Covid-19 itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam kedua Instruksi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Sementara itu di sisi yang lain, sejak Presiden Jokowi mencanangkan untuk pertama kali Banpres Produktif UMKM itu pada tanggal 17 Agustus lalu, hingga saat ini sudah banyak daerah Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia yang telah menyalurkan bantuan hibah tersebut kepada para pelaku UMKM sebagai penerima manfaat di tempatnya masing-masing. Artinya bahwa Pemerintah Pusat sudah lebih dahulu melakukan “kerja dan aksi nyata” terhadap penanganan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dibandingkan Pemerintah Daerah sendiri.
Maka, bercermin dari situasi dan kondisi di atas, politisi senior itu memberikan beberapa saran dan masukan yang cerdas dan mencerahkan.
“Pertama. Jika disebabkan berbagai alasan yuridis praktis yang mengakibatkan Pemerintah Daerah benar-benar kurang berani dan tidak mampu merealisasikan anggaran belanja tidak terduga sebanyak 5 milyar rupiah itu untuk penanganan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM di Kota Bukittinggi ini, maka sebaiknya anggaran tersebut ditarik seluruhnya atau dinolkan dari Ranperda Perubahan APBD tahun 2020. Karena jika terus dibiarkan, maka akan menjadi “idle money” atau “anggaran mengangur” dan tidak produktif yang akan berkontribusi besar terhadap penambahan SILPA pada akhir tahun anggaran 2020 nanti,” ujarnya.
Kedua, lanjut Ibnu, Pemerintah Daerah dapat juga mengalihkan seluruh anggaran belanja tidak terduga sebanyak 5 milyar rupiah itu justru untuk membiayai program dan kegiatan yang sangat prioritas serta terkait langsung dengan pelayanan dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Atau barangkali, boleh juga digeser untuk menambah belanja bantuan hibah dan bansos bidang pendidikan atau kesehatan masyarakat yang juga terdampak Covid-19.
Ketiga. Justru Pemerintah Daerah dapat mempertahankan dan merealisasikan anggaran belanja tidak terduga senilai 5 milyar rupiah tersebut untuk penanganan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM di Wilayah Kota Perdagangan ini. Dengan persyaratan dan mekanisme yang sama persis seperti Banpres Produktif UMKM dari Pemerintah Pusat.
Skemanya adalah berupa bantuan stimulus modal usaha dengan besaran yang proporsional untuk para pelaku UMKM lainnya yang belum terdaftar sebagai calon penerima Banpres Produktif UMKM dari Kementerian terkait. Artinya bahwa bantuan produktif ini benar-benar berupa hibah murni atau bantuan lepas “layaknya” belanja barang habis pakai yang perlu pelaporan saja.
“Jika alternatif ketiga di atas yang akan menjadi pilihan Pemerintah Daerah, maka tugas dinas teknis berikutnya adalah melakukan pendataan kembali terhadap UMKM yang berada di Kota Bukittinggi. Menetapkan nominal besaran bantuan produktif yang akan diberikan untuk setiap UMKM penerima manfaat dan menyampaikan persyaratan serta mekanisme pendaftaran. Dan sekaligus merencanakan tahapan atau waktu pencairan bantuan tersebut. Sedangkan sebaliknya, kepada seluruh UMKM yang ada diminta untuk segera melakukan pendaftaran ulang dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan ke Dinas teknis terkait. Karena dengan demikian, jika realisasi bantuan produktif untuk UMKM itu berjalan lancar, kita boleh berharap ditengah pandemi Covid-19 yang masih mendera, geliat perekonomian masyarakat akan kembali bergulir dan kemandirian ekonomi mayarakat juga akan semakin kokoh. Dan selanjutnya aktifitas keseharian masyarakat di bidang pendidikan dan lainnya akan kembali berlangsung normal serta kesehatan masyarakat juga akan semakin membaik dan terjaga,” jelasnya.
“InsyaAllah kita sangat optimis jika Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada skema dan skenario seperti Banpres Produktif dari Kementerian terkait, dapat segera pula mencairkan bantuan produktif tepat sasaran untuk para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 di Kota Bukittinggi agar mereka semakin kokoh dan mandiri,” tambahnya lagi.
(Ophik)