Penulis: Rizky Kabalmay
Ketua Bidang Demokrasi & Politik
Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam
Cabang Jakarta Selatan
Periode 2026–2027
Persoalan LGBT bukan sekadar isu moral, tetapi juga menyangkut nilai agama, kesehatan masyarakat, pendidikan generasi muda, dan ketahanan nasional.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan menyampaikan perhatian serius terhadap dinamika aktivitas dan kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Persoalan ini perlu ditempatkan dalam diskursus yang lebih luas, mencakup nilai-nilai keagamaan, norma sosial, ketahanan keluarga, serta arah kebijakan negara dalam menjaga karakter bangsa.
Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia memiliki landasan filosofis untuk menempatkan nilai agama dan moralitas sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, HMI Cabang Jakarta Selatan mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperkuat sosialisasi Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
POKOK KETENTUAN FATWA MUI NO. 57 TAHUN 2014
– Menetapkan bahwa lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan hukumnya haram.
– Melegalkan aktivitas seksual sesama jenis hukumnya haram.
– Terdapat ketentuan sanksi bagi pelaku sodomi dan pencabulan, termasuk pemberatan apabila korbannya anak-anak.
REKOMENDASI MUI KEPADA PEMERINTAH DAN DPR
– Menyusun peraturan perundang-undangan terkait persoalan tersebut.
– Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan rehabilitasi.
– Menyediakan layanan rehabilitasi bagi pihak yang membutuhkan.
– Tidak mengakui perkawinan sesama jenis.
– Memperkuat penegakan hukum terhadap perbuatan yang dinyatakan terlarang dalam fatwa.
Persoalan ini tidak dapat dipandang hanya melalui pendekatan moral dan keagamaan. Secara historis, World Health Organization (WHO) pernah memasukkan homoseksualitas dalam klasifikasi gangguan mental (ICD-6) pada 1948, sebelum kemudian menghapusnya dari klasifikasi penyakit pada 1970-an. Perubahan tersebut merupakan perkembangan dalam pendekatan dan standar klasifikasi medis, tetapi tidak serta-merta menjadi penetapan kebenaran moral, sosial, maupun keagamaan.
Dalam konteks kebijakan nasional, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 turut mencantumkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nirmiliter. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pemetaan ancaman dalam kebijakan pertahanan negara yang perlu dikaji secara utuh dalam perspektif ketahanan nasional, pendidikan, dan penguatan keluarga.
HMI Cabang Jakarta Selatan berpandangan bahwa penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor. MUI dan Kementerian Agama berperan dalam pembinaan keagamaan, tenaga medis dalam edukasi kesehatan berbasis bukti ilmiah, lembaga pendidikan dalam penguatan karakter generasi muda, serta Polri dan TNI dalam menjalankan fungsi masing-masing sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Perlindungan anak, pencegahan eksploitasi seksual, kekerasan, dan penanggulangan HIV juga harus menjadi perhatian serius.
HMI Cabang Jakarta Selatan menegaskan bahwa menjaga nilai-nilai keislaman, ketahanan keluarga, dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Negara perlu menghadirkan kebijakan yang berlandaskan Pancasila, memiliki kepastian hukum, serta mengedepankan pendidikan, pembinaan moral, dan perlindungan masyarakat. Perbedaan pandangan harus disikapi melalui argumentasi yang sehat, ruang dialog, dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Menjaga nilai-nilai keislaman, ketahanan keluarga, dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama, “.-(*)