Fadlizon : Jangan Ada Pengosongan Stasiun Sebelum Musyawarah Mufakat

Bukittinggi, KABA12.com — Riak masalah Stasiun kembali mengapung disela-sela musibah kebakaran Pasar Atas Bukittinggi.

 Masyarakat penyewa asset kereta api, mendapat kabar tak sedap tentang akan adanya rencana pengosongan lahan dalam Minggu kedua November ini.

Hal ini mengundang keresahan masyarakat Stasiun, khususnya mereka yang menjadi penyewa asset.

Bahkan, wacana pembongkaran itu mengapung setelah santer terdengar surat resmi sudah masuk ke pemko dan ke kepolisian.

Mendengar kabar itu, Fadlizon selaku pimpinan DPR RI bersama anggota DPR RI Ade Rizki Pratama, didampingi Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, setelah melihat Pasar Atas, mengadakan pertemuan dengan warga Stasiun di Mesjid Mubarak, Sabtu (04/11) malam.

Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga Stasiun itu, Kumar Z. Chan, Ketua OPAKAI (Organisasi Penyewa Aset KAI) menjelaskan, kabar pengosongan tentu membuat warga resah. Upaya musyawarah untuk mufakat yang disampaikan secara resmi oleh perwakilan di DPRD hingga DPR RI termasuk sekretariat Wapres belum sepenuhnya berjalan, namun kini terdengar kabar akan dilakukan pengosongan.

“Kami mendapat informasi bahwa minggu kedua November ini akan dilakukan pengosongan. Wacana ini tentu menimbulkan kekecewaan bagi kami, karena hal tersebut membuktikan bahwa surat resmi dari DPRD, DPR RI dan Sekretariat Wapres yang kami usahakan, tidak diindahkan oleh PT. KAI. Kami tak tahu lagi harus berbuat apa,” ujarnya didampingi H. Chairunnas, Wakil Ketua dan sejumlah pengurus OPAKAI lainnya.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menegaskan tetap bersama masyarakat. “Kami selaku pimpinan DPRD komit bersama masyarakat, menolak pengosongan lahan hingga ada musyarawah dan memperoleh hasil terbaik. Tidak ada surat ke DPRD akan adanya rencana pengosongan lahan ini, menjadi salah satu bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD,” ujarnya.

Sementara, Ade Rizki Pratama, anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II, mengungkapkan kekecewaan atas kejamnya rezim pemerintahan saat ini. 204 KK di Stasiun terancam dan ini menjadi kekecewaan bersama apabila ditertibkan untuk mendirikan bangunan yang tidak logis.

“Sebelumnya sudah cukup tenang, karena mungkin ada upaya diskusi. Tapi sekarang bergejolak lagi. Ini akan segera kita tindak lanjuti. Kami harap warga stasiun jangan terlalu larut dan istiqomah, agar didapat solusi terbaik,” ungkapnya.

Pimpinan DPR RI, Fadlizon menjelaskan, untuk melakukan penataan di tanah negara, dibutuhkan negosiasi dengan masyarakat dan harus dapat diterima semua pihak. Khusus di Stasiun ini ada 204 KK yang terdampak dan harus dibawa berunding untuk menghasilkan keputusan bijak.

“Kita semua setuju dengan pembangunan dan penataan. Tapi harus ada jalan keluar setelah penataan itu terjadi. PT. KAI harus terbuka dengan apa rencana pembangunan. Walikota dan DPRD pun harus berpihak kepada masyarakat untuk mendorong negosiasi. Ini penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu akan segera mengingatkan PT. KAI dan BUMN agar proses negosiasi harus tuntas. Warga stasiun pun direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang mengerti pertanahan sebagai acuan.

“Kami akan berjuang agar PT. KAI dapat mendiskusikan ini kembali dengan masyarakat. DPRD harus kawal terus. Jangan ada eksekusi sebelum adanya kata sepakat dari hasil musyawarah mufakat,” tegasnya.

(Ophik)

0Shares