Cilacap,kaba12 — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Indonesia untuk memanfaatkan lahan kosong atau idle guna mendukung program ketahanan pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus usai meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (21/6), bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.
Menurut Agus, optimalisasi lahan kosong di lingkungan lapas dan rutan merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan internal sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.
“Seluruh lapas dan rutan memanfaatkan apa pun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangan warga binaan dan petugas, sehingga tidak menambah tekanan terhadap pasokan pangan di pasar.
Salah satu fokus yang didorong Kementerian Imipas adalah pemenuhan kebutuhan telur secara mandiri di lingkungan lapas dan rutan. Langkah ini dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga serta mencegah terjadinya inflasi pangan.
“Kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam lapas dan rutan sehingga harga stabil dan tidak menjadikan kita bagian yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya inflasi,” kata Agus.
Lebih lanjut, Agus menyatakan berbagai masukan, evaluasi, dan arahan yang disampaikan Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan perbaikan dan pengembangan program ketahanan pangan yang telah berjalan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengapresiasi transformasi Pulau Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai pulau penjara berkeamanan tinggi menjadi salah satu pusat pengembangan ketahanan pangan.
Menurutnya, kebijakan yang diinisiasi Menteri Agus merupakan langkah kreatif yang patut dicontoh oleh berbagai instansi pemerintah lainnya.
“Kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini, mungkin Pak Presiden Prabowo Subianto bisa tidur tenang,” ujarnya.
Titiek menilai keberhasilan program di Nusakambangan membuktikan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan oleh berbagai sektor, termasuk kementerian yang membidangi pemasyarakatan.
Ia berharap program serupa dapat direplikasi di berbagai daerah dan instansi sebagai bentuk dukungan terhadap target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
Selain memberikan manfaat ekonomi, program ketahanan pangan di Nusakambangan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana serta lolos asesmen risiko diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pertanian, peternakan, dan produksi pangan lainnya.
Titiek mengatakan pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti program tersebut dapat menjadi bekal berharga bagi warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat.
“Selain mendapatkan keterampilan, mereka juga memperoleh premi atas pekerjaan yang dilakukan, sehingga memiliki motivasi dan bekal yang lebih baik setelah bebas nanti,” katanya.
Program ketahanan pangan di Nusakambangan kini menjadi salah satu model pembinaan yang mengintegrasikan produktivitas, pemberdayaan warga binaan, dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. (*)
