Lubukbasung, kaba12 — DPRD Agam gelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (9/10) di Aula Utama DPRD Agam.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Dr Novi Irwan, S.Pd, MM, didampingi Wakil Ketua Suharman, Marga Indra Putra, S.Pd dan Irfan Amran, dihadiri Sekab. Agam Edi Busti, Sekretaris DPRD Agam Villa Erdi,S,Sos,MSi beserta jajarannya.
Dalam pandangan umumnya tujuh fraksi DPRD Agam memberikan berbagai masukan dan kritikan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Agam dimasa datang.
Fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra dengan jurubicara Erdinal, Fraksi PKS Asrizal, Fraksi Demokrat Nasdem Jondra Marjaya, Fraksi PAN Henrizal, Fraksi Golkar Adrius, Fraksi PPP Ridwan Suhaili, Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya Bulqaini.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Erdinal, meminta OPD yang membawahi pendapatan agar melakukan pengkajian kembali terkait kebijakan nilai pajak bumi dan bangunan, dengan membentuk tim khusus untuk pemetaan tarif pajak PBB berdasarkan nilai ekonomi wilayah tersebut.
“Jangan berlakukan harga tarif pajak disemua wilayah, karena setiap wilayah memiliki nilai keekomian yang berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKS yang dibacakan Asrizal menanggapi berkaitan dengan terlambatnya pemeliharaan jalan sehingga banyak jalan yang berlobang terutama di dalam utama kabupaten.
“Kami menyarankan agar pemerintah daerah membentuk sebuah komite pemeliharaan jalan agar pemeliharaan jalan dapat melibatkan semua unsur masyarakat,” ujarnya.
Hal senada diutarakan Fraksi Demokrat Nasdem yang disampaikan Jondra Marjaya yang menyarankan pemerintah daerah mendorong upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis keluarga, kelompok, lingkungan, komunitas dengan menggali potensi yang ada diantaranya UMKM.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui juru bicara Henrizal mempertanyakan usaha konkrit pemerintah daerah untuk menutupi defisit murni dengan angka relatif besar Rp284,1 miliar tersebut, supaya tidak menganggu rencana program dan kegiatan yang ditargetkan.
Kemudian, Fraksi Golkar yang dibacakan Adrius, meminta pemerintah daerah untuk efisiensi pembiayaan dan belanja daerah perlu lebih ditingkatkan lagi, dengan secermat mungkin penyusunan rencana kegiatan untuk tahun 2024.
Fraksi PPP yang disampaikan Ridwan Suhaili juga meminta pemerintah daerah agar APBD tahun 2024 harus difokuskan pada kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, pengembangan pariwisata dan infrastruktur sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD 2021-2026.
Saran yang sama juga disampaikan Bulqaini, dari Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya.
Ia menilai perlu Pemerintah Daerah agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan seksama sektor pendapatan, sehingga tidak terjadi potensi kerugian karena faktor sistematik dan mentalitas aparatur dilapangan.-
(HARMEN)
