Bukittinggi, KABA12.com — Komisi II DPRD Kabupaten Agam terus komit mewujudkan payung hukum yang mengatur tentang pemberdayaan, perlindungan dan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Karena menurut anggota legislatif setempat hal itu akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Ranperda ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha kecil menengah di Kabupaten Agam kedepannya. Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya sinergi bersama teruma pemerintah daerah dan pelaku ataupun forum UMKM yang ada,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Agam, Zul Ikhsan saat memimpin rapat pembahasan ranperda inisiatif tentang pemberdayaan, perlindungan dan pembinaan terhadap UMKM di Nikita Hotel Bukittinggi, Sabtu (10/11).
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengatakan pembahasan tersebut segaja menghadirkan seluruh mitra Komisi II, karena semua pasal akan dibahas secara detil .
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Agam, Jondra Marjaya, dimana ranperda tersebut harus dibahas secara maksimal agar dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Agam.
“Harapan kita UMKM di Agam mempunyai payung hukum yang jelas. Nantinya, semua masukan saran dan pendapat dari anggota Komisi II, pemerintah daerah, forum UMKM Kabupaten Agam serta dari Perguruan Tinggi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi akan kita bahas mendetail secara bersama-sama,” kata poitisi Demokrat itu.
Hal itu pun mendapat respon yang positif dari pelaku usaha yang tergabung dalam forum UMKM Agam. Salah seorang anggota forum, Roni Edrianto memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh anggota dewan yang tergabuung dalam Komisi II DPRD Agam karena telah memberikan perhatian penuh pada pelaku UMKM.
“Kami berterima kasih kepada DPRD khususnya Komisi II karena telah melibatkan forum UMKM dalam pembahasan ranperda ini. Harapan kedepan seluruh unsur baik dari pemerintah daerah dan pelaku UMKM Agam dapat saling bersinergi dan bergandengan untuk mendorong kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di kabupaten Agam, sehingga tercipta peningkatan ekonomi secara nyata dapat terlaksana sesuai aturan,” harapnya.
Sementara itu, pihak pemerintah daerah melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Ir. Jetson menyampaikan unsur yang terlibat dalam pembahasan ranperda inisiatif tentang pemberdayaan, perlindungan dan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini diharapkan dapat menghasilkan ranperda tersebut dengan sempurna dan berharap pada akhir tahun 2018 sudah menjadi perda Kabupaten Agam.
“Saya berharap dengan telah adanya nanti perda ini benar-benar dapat bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Agam. Sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta dapat menambah pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah,” harapnya.
(Jaswit)
