Lubukbasung,kaba12 — Akhirnya DPRD Agam sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelisik dan menelusuri lebih dalam termasuk detail data jumlah dana bantuan kemanusiaan pasca bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi, 13 Mei 2024. Pansus sepakat dibentuk Selasa, (1/7) kemarin
Pansus Penanganan Pasca Bencana Gunung Marapi itu dibentuk sebagai upaya untuk mengungkap secara transparan sumber dana bantuan dan aliran dana pemanfaatan bantuan untuk para korban pasca bencana, yang disebutkan akan diumumkan secara terbuka pada public, karena dalam perjalannya, bantuan dan proses pemanfaatannya, hingga kini masih tidak disampaikan pada masyarakat termasuk lembaga terkait.
Pansus yang beranggota 13 anggota DPRD Agam dari berbagai fraksi itu, diketuai Yandril, (PKS) dengan wakil Ketua Syafril Dt.Rajo Api ( Demokrat), Sekretaris Masriko,(Gerindra), dengan anggota masing-masing Asrizal, M. Zulfikri, Ais Bakri, Irfan Andri, Refda, Dodi ST, Hardiyanto,Fiki Ananda, Adrius, Hen Geni dan Erdinal.
Kepada kaba12, Yandril, Ketua Pansus Penanganan Pasca Bencana Marapi menyebutkan, pansus itu dibentuk sebagai upaya untuk menelisik, menelusuri dan mencari data yang berkaitan dengan proses pertanggungjawaban dana dan langkah penanggulangan bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi yang terjadi 13 Mei 2024 lalu.
Diakui Yandril,pihaknya termasuk DPRD Agam belum memperoleh data detail berkaitan dengan total dana bantuan kemanusiaan yang berhasil dihimpun oleh pemerintah pasca bencana Gunung Marapi tersebut, baik dari pemerintah pusat, propinsi, maupun dari berbagai pihak lain.
Total dana yang berhasil dihimpun itu, ulas Yandril,diyakini akan serangkain dengan proses pemanfaatan yang dilakukan, karena sesuai regulasi yang ada, ada aturan pemanfaatan dana dan mekanisme yang harus dilakukan, termasuk kegiatan-kegiatan berupa pisik yang sudah dilakukan dalam upaya penanganan pasca bencana tersebut.
Diakui Yandril, kalangan DPRD Agam bersepakat untuk menggali lebih jauh terkait dengan masalah tersebut, karena sebelumnya pemerintah mengembalikan dana Rp.1.238.439.581 ke kas daerah akhir tahun 2024, yang disampaikan oleh pemerintah dalam forum paripurna DPRD Agam, “sementara kita melihat, masih cukup banyak langkah dan upaya yang harus dilakukan dalam penanganan pasca bencana untuk masyarakat, kita ingin menggali hal itu, agar terang benderang oleh masyarakat, “tegas Yandril.
Mantan Ketua DPRD Agam itu, meyakini Pansus sesuai kewenangan yang dimiliki akan segera bergerak dan berupaya menelisik lebih dalam terkait dengan sumber dana bantuan, pemanfaatan dana bantuan dan program penanganan pasca bencana untuk para korban terdampak yang sudah dilakukan.
Disisi lain, anggota Fraksi PKS DPRD Agam itu berharap, pihak terkait dalam penanganan pasca bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi 2024 tersebut, bisa terbuka dan kooperatif dengan Pansus, sehingga berbagai hal yang selama ini mengapung, termasuk dugaan-dugaan yang selama ini mencuat bisa dinetralisir.
“Hingga saat ini, kami mendapat banyak laporan, beragam laporan terkait dengan kegiatan penanganan pasca bencana Marapi tersebut.Kami berharap, dengan dibentuknya pansus, DPRD Agam bisa menelusuri lebih detail terkait masalah tersebut. Kami akan informasikan perkembangannya pada masyarakat, “tegas Yandril serius.
Masalah pemanfaatan dana bantuan pasca bencana Gunung Marapi 2024, sempat menghangat beberapa waktu lalu, dan direspon DPRD Agam dengan mempertanyakan langsung pada pemerintah. Pembentukan pansus itu, diharapkan banyak pihak, terutama warga terdampak bisa mendorong mengungkap detail sumber dana bantuan dan pemanfaatan yang selama ini sudah dilakukan unsur terkait.
Sebelumnya, merespon reaksi DPRD Agam terkait dengan masalah disetorkannya dana Rp.1,2 Miliar sisa dana bantuan pasca bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi itu, H.Edi Busti, Sekretaris Daerah Agam sudah menginstruksikan Inspektorat Agam untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait masalah itu.
Sementara dari unsur BPBD Agam belum diperoleh detail data terkait jumlah dana bantuan yang diperoleh dan alura pemanfaatannnya. Yang diperoleh konfirmasi dari Sekretaris BPBD Agam Endrisasman, dana Rp.1,2 miliar lebih tersebut, memang sudah disetorkan ke kas daerah,Desember 2024 lalu.
(HARMEN)