Bukittinggi, KABA12.com — Setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa anggota DPR RI juga turun ke Pasar Atas, Sabtu (04/11) sore. Mereka yang turun langsung, Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon, anggota DPR RI komisi III, Ade Rizki Pratama dan Mulyadi anggota DPR RI komisi VII.
Dalam kunjungannya Pimpinan DPR RI yang turun bersama Ade Rizki didampingi Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial berdialog dengan masyarakat pedagang Pasar Atas terkait musibah yang terjadi Senin (30/10) pagi itu. Selain itu pedagang juga mencurahkan duka mereka yang belum bisa berdagang hingga beberapa waktu kedepan.
“Kami di DPR RI turut prihatin terhadap kejadian kebakaran Pasar Atas. Ini perlu tindakan cepat untuk antisipasi menyangkut masa depan pedagang. Kami juga dapat masukan dari pedagang, dari kepolisian dan pemko sendiri. Kami pun siap mengawal kejadian ini sampai tuntas hingga dihasilkan jalan terbaik,” jelas Fadlizon yang diamini Ade Rizki Pratama.
Terkait lokasi pasar penampungan, Fadlizon mengutarakan bahwa tim negosiasi mewakili pedagang harus dapat segera bermusyawarah dengan pemko dan DPRD. Upaya pembangunan penampungan menjadi keharusan bagi pemko untuk memfasilitasi masyarakat pedagang untuk sementara.
“Lokasi yang strategis, tak jauh dari pusat Jam Gadang, dapat diterima dan mampu menampung seluruh pedagang. Ini yang harus dibicarakan secara cepat dan tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua komisi V DPR RI, Mulyadi yang sempat mendampingi Wapres saat melihat kondisi pasar berharap agar pemda setempat segera memastikan langkah untuk menyelesaikan akibat dari musibah ini. Pemko juga diharapkan dapat segera mencarikan solusi agar masyarakat korban kebakaran dapat kembali beraktivitas mencari nafkah.
Mulyadi menyampaikan, kondisi ini dapat dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif. Bagaimana menata kembali kota Bukittinggi sebagai kota yang nyaman dan layak disebut kota wisata, namun tetap memperhatikan aspek kepetingan masyarakat pedagang.
“Dua aspek ini bagaikan dua sisi mata uang. Bagaimana kota tertata dengan baik dan masyarakat harus dapat dipastikan masyarakat mendapat manfaat dari penataan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu,” ungkapnya.
Untuk masalah bangunan pasar, lanjut Mulyadi, harus ada kajian khusus oleh tim ahli. Karena kondisi pasar sudah empat kali terbakar, bangunan tersebut apakah masih layak untuk direnovasi atau harus dibangun ulang.
(Ophik)
