Lubukbasung,kaba12 — Panitia Khusus (Pansus) Kebencanaan DPRD Agam surati PT.Pertamina Perwakilan Sumbar untuk meminta data resmi dan mengklarifikasi terkait dengan bantuan BBM dan gas elpiji 3 KG yang diserahkan BUMN tersebut untuk membantu penanganan dampak bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi yang terjadi 13 Mei 2024 lalu.
Pansus Kebencanaan DPRD Agam sendiri, diinformasikan sudah menyampaikan permohonan resmi pada PT.Pertamina untuk meminta penjelasan dimaksud, agar seluruh data berkaitan dengan masalah kebencanaan yang tengah dihimpun Pansus Kebencanaan DPRD Agam tersebut, bisa lebih terang benderang.
Hal itu dibenarkan Yandril, Ketua Pansus Kebencanaan DPRD Agam menjawab kaba12, yang menyebutkan, pihaknya sesuai hasil temuan lapangan, cukup banyak mendapat laporan terkait dengan masalah bantuan dan pola distribusi yang dilakukan posko lapangan.
Salah satu yang menjadi pertanyaan besar adalah pemanfaatan dan pengelolaan BBM yang cukup besar, karena sebelumnya PT.Pertamina dengan program peduli bencana,sejak awal penanganan membantu mamasok BBM untuk operasional lapangan, sementara informasi lain, ada laporan, untuk BBM juga dikeluarkan anggaran dari posko.
“Kita mencoba mencari kecocokan data, sehingga bisa jelas jumlah dana yang dialokasikan untuk BBM termasuk dugaan tumpeng tindih pemanfaatan dana untuk item yang sama tersebut. Kita sudah ajukan permohonan untuk audiensi pada PT.Pertamina dan kami berharap, hal itu bisa segera direspon, sehingga proses klarifikasi pada pihak bersangkutan bisa segera ditindaklanjuti, “tegas Yandril.
Sebelumnya, Yandril menjelaskan, terkait dengan dugaan adanya tumpeng tindih pemanfaatan dana untuk biaya BBM, antara bantuan PT.Pertamina dengan dana di posko lapangan, juga sudah dikonfirmasikan pihaknya dengan Inspektorat Kabupaten Agam, dan kesimpulan sementara , dugaan itu benar , “namun kita belum mendapatkan detail dananya, “ulas Yandril lagi.
Sementara informasi yang diperoleh kaba12, Pansus Kebencanaan DPRD Agam, cukup intensif menggali berbagai hal berkaitan dengan masalah penanganan dampak bencana banjir bandang lahar hujan gunung Marapi tersebut, terutama masalah distribusi bantuan, penanganan korban terdampak dan hal-hal lain yang berpotensi merugikan lainnya.
(HARMEN)