Bukittinggi, KABA12.com — Sejak sebelum mencalonkan diri menjadi Bupati, Andri Warman telah menyiapkan sebuah program besar terkait pemekaran kabupaten Agam. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Agam, Andri Warman, saat diwawancara KABA12.com dan sejumalh awak media lainnya, mengakui, pemekaran kabupaten Agam, merupakan salah satu program utamanya bersama Wakil Bupati, Irwan Fikri. Hal ini dirunut dari sejarah pemekaran daerah beberap tahun lalu.
“Dulu itu ada dua ide untuk pemekaran. Pertama, PP 84, namun itu tidak terealisasi. Kedua, beberapa tahun lalu Sumbar banyak kabupaten yang dimekarkan, seperti Pasaman, Solok, Sijunjung. Beberapa waktu kemudian Agam dan Pessel juga diusulkan, namun karena lahir moratorium tidak boleh ada pemekaran, hal itu juga tidak terlaksanakan. Namun, kenyataan di lapangan, Pessel mulai bergerak dan Agam pun mulai bergerak dengan membuat pansus yang diketuai oleh Fery Adrianto, namun masih belum terealisasi,” jelasnya.
Dalam kampanyenya beberapa bulan lalu, baik itu saat mencalon sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumbar, maupun saat mencalon Bupati Agam, AWR mengelilingi Kabupaten Agam secara keseluruhan. Dari situlah, didapatkan fakta lapangan Agam ini terlalu luas, namun ekonominya masih kurang kuat, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Apa yang harus kita pertahankan untuk daerah seluas ini. Jika kita pecah jadi dua, tentu akan ada APBD dari masing masing nya. Dengan anggaran itu daerah bisa dikembangkan. Ini yang sedang kita pikirkan, kita kaji secara aturan, karena moratorium telah dicabut. Kita akan konsultasikan dengan pusat dan Anggota DPR RI,” ungkapnya.
Bupati Agam menegaskan, dasar oemikiran untuk pemekaran ini, lebih kepada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran bukan berarti memecah silaturrahmi, karena pada dasarnya semua tetap satu, hanya administrasinya berbeda.
“Contoh saja kecamatan Ampek Angkek dan Canduang. Sebenarnya satu, namun beda administrasi. Tapi Ini semua tergantung dari kesiapan masyarakat, pemerintah daerah dan tentu izin dari pusat. InsyaAllah salah satu program utama kami, meyakinkan masyarakat bahwa pemekaran daerah ini akan lebih berdampak positif dari pada kondisi sekarang khususnya dari segi ekonomi,” nya.
(Ophik)
