Bukittinggi, KABA12.com — Luar Biasa. Kalimat iu menjadi hal yang patut disampaikan kepada Pemko. Bukittinggi. Pasalnya, selain telah mendapat ratusan penghargaan dari tingkat nasional, regional dan provinsi, Pemko Bukittinggi kembali mendapat prestasi dan pengakuan yang sah dalam bidang pengelolaan keuangan.
Pemko. Bukittinggi untuk kelima kalinya secara berturut – turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun anggaran 2017.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dan Wakil Ketua DPRD kota Bukittinggi, Yontrimansyah, menerima secara langsung LHP tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo, di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Jum’at (25/05). Dalam kesempatan itu, hadir mendampingi Wako, Asisten III, Zet Buyung, Inspektur, Amri, Kepala Badan Keuangan, Herriman, Sekwan Hermasyah, Kabag Humas Pemko, Yulman, Sekretariat DPRD, Kabid pada Badan Keuangan dan Auditor pada Inspektorat Kota Bukittinggi.
Kepala BPK RI Pewakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, menjelaskan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
Pemberian opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kriteria; Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, efektifitas sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan yang cukup.
“Opini yang diberikan oleh pemeriksa, merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya penyimpangan (fraud) yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahbl pahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK,” jelasnya.
Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini WTP atas LKPD Kota Bukittinggi tahun 2017. “Capaian ini merupakan kelima kali, secara berturut – turut untuk Bukittinggi,” ungkap Aryo.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengucapkan rasa syukur atas prestasi prestasi tersebut dan menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak terutama BPK yang telah melakukan audit terhadap LKPD Pemko Bukittinggi tahun 2017.
“Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur dengan hasil LHP terhadap LKPD tahun 2017 ini. Dimana kembali mendapatkan opini WTP dari BPK dan merupakan yang kelima kalinya secara berturut – turut diraih oleh Pemko Bukittinggi,” ujar Ramlan.
Menurut Ramlan, diraihnya kembali opini WTP tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemeritah Kota Bukittinggi dalam peningkatan kinerja yang khususnya bidang pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah.
“Keberhasilan ini merupakan buah manis dari kerja keras kita dalam pengelolaan keuangan, khususnya APBD tahun 2017 melalui kesungguhan dan komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan anggaran yang baik, transparan dan akuntabel,” kata Walikota.
Sebab, pemerintahan yang baik (good government) itu indikasinya termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan bisa diakses oleh publik. Dengan artian, apapun bentuk program pembangunan pemerintah daerah hendaklah diketahui secara luas oleh masyarakatnya, terutama sekali melalui pemanfaatan media teknologi informasi.
Ramlan menyebutkan, kunci sukses meraih WTP tiada lain terus mengupayakan perbaikan kelemahan dan kualitas kerja organisasi dalam pengelolaan keuangan, baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
Sementara, Ketua DPRD Bukittinggi, melalui Wakil Ketua, Yontrimansyah, atas nama lembaga legislatif, mengapresiasi kinerja pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun anggaran 2017 ini. Sehingga kembali berhasil meraih prediket opini Wajar Ranpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya. Koordinasi bidang penganggaran memang terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan DPRD, sehingga anggaran yang baik, transparan dan akuntabel itu dapat dilaksanakan dengan maksimal.
“Sukses keberhasilan ini, tidak terlepas dari kesungguhan dan komitmen kepala daerah beserta seluruh jajaran dalam penerapan anggaran berbasis akrual dalam keuangan daerah. Ini akan tetap kita dukung penuh di dewan, sebagai fungsi kami dalam penganggaran,”ungkap Yontrimansyah.
Dalam hasil pemeriksaan tersebut, tentu ada beberapa kelemahan yang menjadi temuan dan catatan BPK.
Pemerintah kota, akan terus memperbaiki kelemahan tersebut dan mencari solusi yang mungkin dapat dicapai serta memetakan berbagai permasalahan dalam proses perbaikan dan tindak lanjut di lapangan.
(Ophik)
