Lubukbasung, kaba12.com — Bupati Agam Dr.Andri Warman tegaskan kalangan ASN dan pejabat Pemkab.Agam tak perlu takut diperiksa, jika kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Proses pemeriksaan justru sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, yang sasarannya untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas.
Hal itu ditegaskan Bupati Agam Andri Warman saat pertemuan pembukaan proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu, (1/2) di kediaman resmi bupati Agam.
Disebutkan, pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun,sehingga tidak perlu was-was apalagi ditakuti, karena jika kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang perlu, tidak akan ada masalah, apalagi pemeriksaan rutin merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan.
Bupati Agam itu menegaskan, pihaknya bersama OPD Pemkab.Agam berkomitmen untuk mendukung seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan, termasuk penyiapan dokumen yang dibutuhkan, karena hal itu merupakan sebuah kewajiban.
Foto: dok. amc
Entry meeting antara Pemkab.Agam dengan tim pemeriksa BPK, yang dihadiri Bupati didampingi Sekab.Agam H.Edi Busti, Kepala Inspektorat Agam Welfizar dan beberapa kepala OPD Pemkab. Agam lainnya berlangsung santai.
Menurut Rini Sunaryati, ketua tim pemeriksa BPK RI menyebutkan, pihaknya kembali melakukan pemeriksaan lanjutan pengelolaan keuangan Pemkab.Agam tahun anggaran 2022, dimana sebelumnya, hingga menjelang akhir tahun 2022 lalu, tim BPK juga sudah melakukan serangkaian pemeriksaan di kabupaten Agam.
Dijelaskan Rini Sunaryati, pemeriksaan lanjutantersebut akan dilaksanakan selama 24 hari, mulai tanggal 31 Januari-23 Februari 2023 mendatang, dimana pihaknya secara khusus meminta dukungan Bupati Agam, Sekab.Agam dan OPD Pemkab.Agam untuk memfasilitasi agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
“Kita meminta dukungan dan fasilitasi, terutama dalam penyediaan dokumen yang dibutuhkan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang dibutuhkan, agar BPK dapat mengumpulkan bukti yang cukup dalam pemeriksaan ” sebut Rini Sunaryati seperti dilansir amcnews.com.
HARMEN