Lubukbasung,kaba12 — Bantu proses pemulihan pasca bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi yang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Agam, Sabtu, (11/5) lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serahkan bantuan BPK RI Peduli sebesar IDR 250 juta, pada Pemkab.Agam, di aula utama kantor Bupati Agam, Padang Baru, Lubukbasung Kamis, (20/6).
Bantuan diserahkan Kurniawa Oetama, Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Sumbar yang diterima Sekab.Agam H.Edi Busti, disaksikan pada pejabat terkait Pemkab.Agam dan tim BPK RI.
Menurut Kurniawan Oetama, bantuan yang diserahkan tersebut berasal dari Korpri BPK RI, serta dari unsur pimpinan dan pegawai BPK RI di seluruh Indonesia yang peduli terhadap dampak bencana yang melanda wilayah Kabupaten Agam beberapa waktu lalu.
“Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Agam yang terdampak bencana,” ujar Kurniawan.
Menanggapi penyerahan bantuan dan kepedulian BPK RI tersebut, Sekab.Agam H.Edi Busti, menyampaikan terimakasih secara khusus atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Agam pada seluruh unsur pimpinan, karyawan dan ASN BPK RI atas perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap musibah banjir bandang lahar hujan yang menimpa masyarakat di 5 kecamatan tersebut.
Ditegaskan, bantuan BKP RI Peduli itu, sangat bermanfaat dalam proses pemulihan pasca bencana yang sata ini tengah dilakukan Pemkab.Agam bersama unsur gabungan penanganan pasca bencana di Kabupaten Agam, “ kami akan memanfaatkan secara maksimal bantuan yang diberikan dan prioritas penanganan dalam proses pemulihan, “ jelasnya.
Sekab.Agam yang juga Kepala BPBD AGam itu, menjelaskan secara detail kronologis bencana banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi yang terjadi Sabtu,(11/5) lalu, yang menyebabkan jatuhnya korban sebanyak 24 jiwa, dengan dampak kerusakan sarana-prasarana, rumah warga dan areal pertanian yang sangat luar biasa.
Dijelaskan, saat ini, Pemmab.Agam didukung unsur TNI-Polri, NGO dan unsur lain, tengah memasuki tahapan pemulihan pasca bencana yang dijadualkan berlangsung hingga tanggal 31 Mei 2025, yang diarahkan untuk perbaikan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pertanian, normalisasi sungai, dan penanganan dampak lainnya.
“Kita berharap, beberapa kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana dan proses pemulihan, bisa segera direalisasikan, agar proses pemulihan di masa transisi bisa lebih cepat terlaksana dari target yang sudah ditetapkan, “sebutnya berharap.
(HARMEN)