APBD-P 2017 Dibahas DPRD Agam

PARIWARA, KABA12.com — Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-P (APBD) merupakan upaya pemerintah daerah menyelesaikan rencana keuangan sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini.Perkembangan itu bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya termasuk untuk mengakomodasi pergeseran dalam satu kesatuan perangkat kerja daerah.

Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda.Mulai dari perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan, maupun perubahan anggaran belanja, begitu juga dengan alasan perubahan atas anggaran pembiayaan.

“Untuk mewujudkan itu, pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Agam membuktikannya dalam setiap agenda rapat gabungan dan paripurna yang secara berkelanjutan terus dilakukan bersama. Seperti dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Agam tahun anggaran 2017,” ujar plt.  sekretaris DPRD Agam Jetson usai rapat paripurna, mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman, turut hadir  unsur pimpinan Lazuardi Erman, Taslim, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, anggota DPRD, Plt. Sekab Agam Yosefriawan, beserta jajaran OPD dan tamu undangan lainnya, Jetson menyebutkan, pimpinan dewan sangat merespon hal itu sebagai bentuk dukungan lembaga legislatif terhadapa eksekutif dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD tentang Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam tahun anggaran 2017 di aula kantor BAPPEDA, Senin (11/09) siang itu dinilai cukup alot dan menuai banyak kritikan dari anggota dewan. Meskipun demikian, rapat paripurna yang berlangsung selama tiga jam itu berjalan tertib, aman dan lancar. Ketujuh fraksi di DPRD Agam menyetujui rancangan perubahan APBD tahun 2017 untuk dibahas lebih lanjut.

“Seluruh proses tahapan hingga rapat paripurna yang kita fasilitasi kali ini berlangsung aman dan lancar. Pihak pemda dan unsur pimpinan mendengarkan seluruh masukan dan koreksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi,” sebut Sekwan DPRD Agam Jetson.( *** )

APBD-P 2017 Agam Rp.1,4 T

Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman tersebut, tujuh fraksi DPRD mengajukan sejumlah pertanyaan terkait perubahan APBD tahun 2017. Mulai dari alasan meningkatnya pendapatan daerah dari target sebelumnya, penurunan dana perimbangan, naiknya anggaran belanja dan pembiayaan daerah, penerimaan bantuan dana BOS, serta pertanyaan terkait pembiayaan penyertaan modal pada Bank Nagari.

Terkait dengan perubahan pendapatan daerah, sebelumnya Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria dalam Nota rancangan perubahan APBD 2017 memaparkan, perubahan dilakukan dengan dasar evaluasi pencapaian target yang sudah ditetapkan, serta adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Antaralain, mengenai kebijakan pemerintah pengurangan DAU sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp 14,5 milyar lebih, penerimaan bantuan khusus pemerintah provinsi sebesar Rp 4,7 milyar lebih, serta tambahan pendapatan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 61,1 milyar lebih.

“Mulai tahun 2017 merupakan bagian dari APBD, mulai dari penganggaran sampai pertanggungjawaban,” jelas Trinda Farhan Satria.

Ditambahkan Trinda, gambaran umum komposisi rancangan perubahan APBD tahun 2017 untuk pendapatan daerah meningkat Rp 12 milyar lebih atau 0,87 persen dari target semula Rp 1,3 milyar lebih. Sedangkan untuk belanja pada rancangan perubahan APBD tahun 2017 adalah sebesar Rp 1,4 triliun lebih, terjadi peningkatan 1,69 persen atau sebesar Rp 24,6 milyar lebih dan untuk pembiayaan pada rancangan APBD-P 2017 sebesar Rp 78,7 milyar lebih, meningkat 18,92 persen dari perkiraan semula Rp 66,2 milyar lebih.(***)

Fauzi : Fraksi Demokrat

Dorong Pertumbuhan Ekonomi & Kesejahteraan

Fraksi Partai Demokrat berharap,pemerintah daerah menyusun APBD-P tahun 2017 betul-betul memperhatikan perkembangan yang sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan darurat serta keadaan luar biasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fauzi, mempertanyakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang mengalami perubahan terkait dengan belanja pembiayaan.Serta mempertanyakan apakah anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai dengan rencana.

Sesuai amanat Permendagri No.13 tahun 2006, Fraksi Partai Demokrat menyarankan pemda melalui TAPD memprioritaskan pengalokasian anggaran dalam APBD-P tahun 2017 bagi daerah yang terancam bencana, serta perbaikan sarana umum yang vital. (***)

Arman J.Piliang :Fraksi Golkar Plus

“ Minta Fatwa KASN ”

Fraksi Partai Golkar Plus PBB menyebut penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh sebab itu Golkar-PBB mengingatkan kepada pimpinan DPRD serta pemerintah daerah yang disebut “pemerintahan” untuk meningkatkan koordinasi dan komunikiasi yang intensif, sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman.

Arman J.Piliang juga menyorot penjelasan dasar hukum pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 8,7 milyar untuk penyertaan modal pada Bank Nagari pada APBD tahun 2017.Serta mempertanyakan soal penurunan belanja tidak langsung sebesar Rp 847 milyar lebih.

Tidak hanya itu, fraksi gabungan Golkar dan PBB itu juga menyinggung masalah pengisian jabatan sekretariat DPRD. Disarankan PPK mempedomani PP NO.11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 4, sebagai turunan dari UU No.5 tahun 2014 dan apabila terdapat perbedaan pendapat, fraksi menyarankan untuk meminta fatwa dari Komisi Abdi Sipil Negara (KASN) .(***)

M.Abrar :  Fraksi PKS

Program Prioritas, Minim SILPA”

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada prinsipnya menerima penambahan anggaran yang akan dikelola perangkat daerah dalam APBD-P 2017. Namun, fraksi PKS meminta agar program tambahan yang diajukan betul-betul prioritas dan bisa dilaksanakan, serta tidak menjadi SILPA pada tahun yang akan datang.

Fraksi PKS mempertanyakan rancangan APBD-P sudah disesuaikan, agar sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tidak menyalahi aturan yang ada.Tak hanya itu, PKS juga meminta penjelasan tentang sektor-sektor PAD yang saat ini masih mengalami kendala dan belum mencapai target. (***)

Syaflin :Fraksi PAN

RAPBD-P 2017 Bahasan Urgen

Fraksi Partai Amanat Nasional memandang pembahasan APBD-P tahun 2017   hal urgen untuk dibahas.Karena berkaitan dengan penyesuaian atas penerimaan, pendapatan dan pembiayaan daerah, disamping menyikapi regulasi baru dari pemerintah pusat dan provinsi, serta adanya kebutuhan tambahan mendesak dibeberapa perangkat daerah.

Dalam pemandangan umumnya, fraksi PAN juga mempertanyakan pengurangan DAU sebesar Rp 14,5 milyar lebih. Serta pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari sebanyak Rp 8,7 milyar.

Tidak hanya itu, Syaflin juga menyinggung pelaksanaan tender proyek fisik, pengadaan barang dan jasa, serta realisasi perda retribusi tower seluler di kabupaten Agam.-(***)

Ridwan Suhaili : Fraksi PPP

Tuntaskan Proyek Fisik

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai APBD-P diartikan sebagai upaya pemda menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.Perkembangan yang berimplikasi pada peningkatan anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya.Namun juga untuk mengakomodasi pergeseran dalam satu satuan kerja perangkat daerah.

Fraksi berlambang Ka’bah itu secara garis besar berpandangan rancangan APBD-P Agam tahun 2017 perlu dibahas lebih lanjut, untuk terwujudnya pemerintahan yang tertib, bersih sesuai aturan yang berlaku.Fraksi PPP juga meminta pemda dengan tegas untuk menuntaskan pengerjaan proyek fisik yang belum terlaksana dan meminta keterangan terkait kendala teknis yang terjadi dilapangan. (***)

Zul Ikhsan : Fraksi Nasdem – Hanura

Mesti Tepat Waktu

Fraksi partai Nasdem Hanura berpandangan, terjadinya pergeseran anggaran merupakan hal lumrah dalam sebuah APBD pemerintahan.Diharapkan pergeseran tersebut bisa dilaksankan tepat waktu, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan OPD yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Tidak hanya itu, fraksi Nasdem-  Hanura juga berharap program yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum terlaksana, dijadikan prioritas dalam APBD-P 2017. (***)

Novi Irwan : Fraksi Gerindra

Minimalisir SILPA

Fraksi Partai Gerindra memberi apresiasi pemerintah daerah yang telah merancang APBD-P tahun 2017.Atas perubahan tersebut, fraksi gerindra berharap agar sumber baru dan peningkatan PAD terus diupayakan secara maksimal.

Ditambahkan, SILPA yang cukup besar tahun 2016, diharapkan tahun 2017 ini dapat diminimalisir, sehingga program yang telah disepakati dapat berjalan baik, walaupun saat yang sama harus melaksankaan efisiensi.Gerindra juga menilai belum meratanya pembangunan di kecamatan dan nagari.Serta belum terakomodirnya RPJMD, RKPD, RKA dalam R-APBD-P tahun 2017.

Pembahasan RAPBD-P tahun 2017 dengan waktu  sangat singkat, fraksi Gerindra memandang perlu dibahas lebih lanjut secara masksimal dan detil antara pemerintah daerah dengan DPRD, baik dikomisi, Banggar maupun ditingkat pimpinan plus.( *** )

Laporan                : Jaswit

Editor                    : Harmen

Laman: 1 2 3