Kaba Bukittinggi

Wawako Jawab Pandangan Fraksi Tentang APBD-P 2017

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD  Bukittinggi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi terhadap ranperda perubahan APBD 2017. Paripurna  di gedung DPRD, Jumat (25/08).

Dalam jawabannya, Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi memaparkan, penurunan penerimaan dari sektor retribusi daerah sebesar Rp 2,6 milyar. Penurunan cukup signifikan berasal dari retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pasar grosir dan agau pertokoan, retribusi terminal, retribusi persampahan dan kebersihan serta retribusi rimah potong hewan.

“Secara umum penurunan penerimaan dari sektor retribusi daerah ini, terutama didasarkan pada realisasi rill yang telah diterima pada kas daerah hingga Juni 2017 dan estimasi penerimaan yang mungkin diterima hingga akhir 2017,” jelasnya.

Terkait rendahnya serapan anggaran, Irwandi setuju dengan anggota DPRD untuk menyusun rencana program dan kegiatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah sejauh mana keuangan daerah mampu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan itu.

“Kedepan, kelemahan dalam hal perencanaan yang selama ini berdampak pada rendah serapan anggaran, akan terus diminimalisir,” ulasnya.

Mengenai masalah retribusi parkir, lanjut Wawako, saat ini tersapat 28 titik parkir yang tersebar di beberapa lokasi. Saat ini realisasi pendapatan telah mencapai 30,5 persen dari target awal APBD 2017.

“Target retribusi parkir menurun dibanding target tahun anggaran sebelumnya, karena pada tahun lalu, target hanya Rp 1 milyar dengan capaian 82 persen. Namun pada perubahan kita targetkan Rp 1,7 milyar dengan tarif parikir yang sama. Dengan artian, terjadi kenaikan target hingga 70 persen dan kita harapkan target ini mencapai angka 100 persen,” ungkapnya.

Dari jawaban itu, Ketua DPRD, Beny Yusrial mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada Wakil Walikota yang telah menjawab pemandangan umum fraksi terhadap ranperda terkait. Meskipun banyak kepala OPD yang mangkir dalam paripurna penting ini.

“Jawaban dari Wakil Walikota akan kita bahas bersama untuk menrampungkan perda APBD perubahan 2017. Namun kedepan kita minta pemko menghadirkan kepala OPD dalam pembahasan anggaran ini, khususnya TAPD. Karena ini menyangkut penganggaran untuk pembangunan kemasyarakatan,” pungkasnya.

(Ophik)

To Top