Kaba DPRD Bukittinggi

Walikota Hantarkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2016

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Bukittinggi gelar rapat paripurna dengan agenda hantaran secara resmi Walikota terhadap dua ranperda, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dan pendirian perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang, di gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (05/07).

Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD, Beny Yusrial, dihadiri Walikota, Pimpinan dan 19 Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, seluruh kepala OPD, Camat, Lurah, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam hantarannya, Walikota, Ramlan Nurmatias menjelaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini Bukittinggi kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kali berturut-turut dari BPK. Kami minta kedepan seluruh kepala OPD dapat bekerja maksimal khususnya di bidang keuangan ini,” ungkapnya.

Dijelaskan Walikota, pendapatan asli daerah tahun 2016 ditargetkan Rp 675 M lebih dan terealisasi Rp 647 M lebih atau 95,82 persen dari target. Sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp 740 M dan terealisasi Rp 631 M lebih atau 85,23 persen. Selama satu tahun anggaran, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Rp 81,14 Milyar.

Sementara itu, untuk ranperda pendirian perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang, Walikota menjelaskan pelaksanaan otonomi menjadi landasan bagi daerah untuk membuat perusahaan daerah.

Upaya peningkatan PAD yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan dengan mendirikan BUMD. Dengan dasar itu, pemko mengusulkan ranperda pendirian perusahaan perseroam daerah BPR Jam Gadang. Karena perbankan dapat membantu masyarakat membantu pengembangan dunia usaha Bukittinggi baik dari segi perdagangan, industri rumah tangga, maupun sektor jasa

“Usulan menjadikan BPR Jam Gadang sebagai perusahaan daerah, diharapkan dapat berkontribusi pada pendapatan asli daerah,” ulasnya.

Dari hantaran tersebut, Ketua DPRD, Beny Yusrial menjelaskan, hantaran dari Walikota tersebut akan dibahas oleh masing-masing fraksi di DPRD. Hal ini terkait dengan Pasal 65 ayat 1 UU no 23 tahun 2014 tentang salah satu tugas DPRD sebagai pengawas dan kali ini proses pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2016 lalu.

“Hari ini kami di legislatif telah menerima hantaran Walikota tentang dua ranperda, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 dan pendirian perusahaan perseroan daerah BPR Jam Gadang. Keduanya akan langsung dibahas oleh anggota dewan dan segera disampaikan pandangan umumnya dalam paripurna besok,” pungkasnya.

(Ophik)

To Top