Kaba Pemko Bukittinggi

Wako Bukittinggi Buka Sosialisasi KIM

Bukittinggi, KABA12.com — Walikota, H. Ramlan Nurmatias, SH, membuka secara resmi sosialisasi pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM), Senin (15/03).

Acara yang berlangsung di Hall Balaikota tersebut dihadiri Camat, Lurah dan Pengurus Inti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan.

Dalam sambutannya Walikota mengungkapkan, Kelompok Informasi Masyarakat atau yang biasa disebut KIM merupakan lembaga masyarakat yang konsern dalam mengelola informasi. Keberadaan KIM, diharapkan masyarakat dapat menerima informasi yang benar dan berkualitas.

“Kita tidak menginginkan ada masyarakat kota Bukittinggi yang menjadi korban dari berita-berita bohong. Apalagi yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah. Karena kesalahan informasi bisa saja menimbulkan kerawanan dan perpecahan di tengah masyarakat,” terang Ramlan.

Menurutnya masyarakat dan pemerintah membutuhkan jembatan untuk saling berkomunikasi, dan salah satunya adalah melalui Kelompok Informasi Masyarakat.

Dengan KIM segala kebijakan pemerintah bisa dikomunikasikan kepada masyarakat secara merata. Sehingga sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

Masyarakat harus mengetahui tidak ada pemerintah daerah yang berniat mencelakai masyarakatnya.

 ” Pemerintah berupaya menata kota ini sebaik mungkin sehingga kota Bukittinggi menjadi kota tujuan wisata yang nyaman dan masyarakatnya hidup tertib, aman dan sejahtera,” ungkapnya.

Sementara Kadis Kominfo Provinsi Sumbar, Ir. Yefllin yang menjadi narasumber mengungkapkan, KIM merupakan kelompok dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kelompok ini nantinya akan menjadi mitra pemerintah dalam mendiseminasikan informasi serta menampung aspirasi dari masyarakat luas.

“Pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akan terus melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota KIM dalam pengelolaan organisasi dan informasi segingga KIM yang mandiri dapat terwujud,” jelasnya.

Sosialisasi tentang pengolahan informasi dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

(Ophik)

To Top