Jakarta, KABA12.com — Upaya untuk mendapat penundaan proses pengosongan lahan oleh PT. KAI terus dilakukan oleh warga stasiun Bukittinggi melalui OPAKAI. Kali ini beberapa perwakilan dari organisasi tersebut menemui pimpinan dan angota DPR RI, Fadlizon dan Suir Syam di ruang pimpinan DPR RI, gedung Nusantara 3, Rabu (26/07).
Ketua Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI), Kumar Z Chan kepada KABA12.com menjelaskan bahwa masyarakat akan terus berusaha semaksimal mungkin agar PT. KAI dapat menunda pengosongan hingga adanya musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
“Hari ini kami lakukan mediasi dengan pimpinan DPR RI sebagai upaya kami warga Bukittinggi, khususnya warga Stasiun dalam memperjuangkan nasib. Karena hingga saat ini, belum ada kepastian penundaan pengosongan, walaupun sudah disampaikan surat oleh DPRD Bukittinggi hingga Sekretariat Wapres, tapi sepertinya PT. KAI tetap akan melakukan usaha itu,” ungkapnya.
Dari pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon menyampaikan keprihatinannya terhadap masalah yang tengah dihadapi warga Stasiun. Selanjutnya, pimpinan wakil rakyat itu akan menyurati Direktur PT.Kai agar terlebih dahulu bermusyawarah dengan masyarakat terkait rencaa reaktivasi ataupun pembangunan lainnya.
“Nanti suratnya akan ditembuskan kepada OPAKAI,” ujarnya.
Selanjutnya, Fadlizon berharap rencana pembangunan yang diwacanakan dilakukan oleh Kementrian BUMN bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan, harus sesuai prosedur dan tidak mengesampingkan masyarakat.
“Pembangunan yang dilakukan pemerintah jangan sampai menyengsarakan masyarakat,” pungkasnya yang diamini anggota DPR RI, Suir Syam.
Dijelaskan, PT. KAI sesuai rencana pemerintah pusat akan melakukan reaktivasi kereta api di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Bukittinggi dengan jalur Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh. Namun dalam tahapan perencanaan.
Selanjutnya, digadang-gadangkan wacana pembangunan hotel di wilayah tersebut sebagai salah satu sarana pendukung reaktivasi kereta api itu oleh PT. Patra Jasa di bawah naungan Kementrian BUMN.
Untuk itu, Vice President Divisi Regional II PT. KAI Sumbar, Sulthon Hasanudin sesuai perintah pusat, mengharapkan para debitur (warga penyewa aset kereta api) dapat mengosongkan lahan, paling lama akhir Juli ini.
(Ophik)
