Kaba Agam

Senin Depan, Layanan Administrasi di Kecamatan Tanjung Raya Harus Sertakan Bukti Vaksin

Maninjau, KABA12.com — Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam akan memberlakukan aturan penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 atau bukti telah divaksin sebagai syarat pelayanan administrasi bagi masyarakat di kantor pemerintahan.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan di kantor camat dan seluruh kantor walinagari pada Senin, 15 November mendatang. Aturan wajib melampirkan bukti vaksin pada layanan administrasi sekaligus untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Camat Tanjung Raya Handria Asmi menjelaskan, kebijakan itu diambil sebagai langkah percepatan vaksinasi bagi masyarakat guna meningkatkan capaian herd immunity atau kekebalan kelompok.

“Terhitung mulai tanggal 15 November 2021 kita akan memberlakukan aturan wajib melampirkan bukti vaksin pada layanan administrasi di kantor camat dan seluruh kantor walinagari,” ujar Handria Asmi kepada KABA12.com, Senin (8/11).

Menurut Handria, pemberlakuan aturan tersebut bertujuan mendorong masyarakat untuk ikut mensukseskan program vaksinasi yang sedang gencar dilakukan pemerintah guna mengatasi pandemi Covid-19.

Ia menyebut, bagi masyarakat yang melakukan layanan administrasi di kantor pemerintahan, maka petugas akan menanyakan dan meminta bukti telah divaksin minimal dosis pertama. Sementara bagi masyarakat yang tidak dapat divaksin karena alasan memiliki penyakit penyerta, maka akan diminta untuk melampirkan surat keterangan dari dokter.

“Jadi, masyarakat yang tidak bisa divaksin karena sakit dan alasan lainnya maka harus memperlihatkan surat keterangan dokter atau surat dari hasil proses screaning,” katanya.

Pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada para walinagari dengan nomor 443/387/TR/2021 tentang memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kecamatan Tanjung Raya.

Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah memberlakukan aturan penggunaan sertifikat vaksin atau bukti telah divaksin dalam seluruh pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat di kantor camat dan kantor walinagari.

“Surat edaran itu sudah kita keluarkan sejak awal November lalu, sehingga pihak pemerintah nagari bisa melakukan sosialisasi kepada tentang kebijakan yang akan diberlakukan pada 15 November mendatang,” ungkapnya.

Camat menambahkan, adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi demi meningkatkan capaian herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga lebih terlindungi dari bahaya penyebaran Covid-19.

“Kita harapkan kesadaran masyarakat terus meningkat untuk divaksin agar herd immunity itu segera terbentuk sehingga pandemi Covid-19 bisa dikendalikan,” kata Handria Asmi.

(Bryan)

To Top