Bukittinggi, KABA12.com — Reaktivasi kereta api di Bukittinggi memang menimbulkan riak, khususnya bagi masyarakat penyewa tanah aset PT. KAI.
Hal ini disebabkan karena dispensasi waktu yang diberikan PT. KAI untuk mengosongkan kawasan Stasiun itu dinilai terlalu singkat.
Selain itu, warga juga melakukan berbagai aksi penolakan pembangunan hotel di wilayah itu. Sejumlah spanduk dipajang di persimpangan jalan seputaran Stasiun, yang notabene akan dikosongkan karena rencana reaktivasi kereta api dan pembangunan sejumlah sarana pendukung lainnya.
Berpijak dari persoalan itu, Kepala divisi regional 2 PT. KAI Sumatera Barat, Brigjen Sulthon, angkat bicara. Jenderal bintang satu itu memaparkan bahwa proses reaktivasi kereta api untuk jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh masih dalam tahapan pemantapan konsep serta sarana dan prasarana pendukung untuk mega proyek itu.
“Reaktivasi akan dilaksanakan bertahap, disesuaikan dengan topografi dan kondisi daerah. Bagaimana desainnya, apa saja sarana dan prasarana pendukungnya, kereta api jenis apa, lokomotif yang bagaimana, itu tak lepas dari keputusan Menteri Perhubungan, karena kami dari PT. KAI regional Sumbar hanya sebagai pelaksana. Bahkan pemko Bukittinggi pun tidak punya kewenangan atas itu,” ungkapnya kepada sejumlah awak media, saat melakukan audiensi dengan Walikota, Senin (19/06) sore.
Saat ini, diakui Sulthon, masyarakat penyewa tanah PT. KAI di Stasiun itu telah diberikan SP-2 untuk segera mengosongkan kawasan itu, hingga 1 Agustus 2017 ini.
Karena sesuai rencana ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan hotel dilaksanakan awal bulan itu.
“Bukittinggi didahulukan, karena sudah ada kesepakatan antara Menteri BUMN dengan Menteri Perhubungan terkait pembangunan hotel oleh PT. Patra Jasa yang memastikan dimulai tanggal 1 Agustus di tanah aset milik PT. KAI itu,” jelasnya didampingi manager pengamanan PT.KAI regional Sumbar, AKBP. Asmar Yunus.
Reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh akan diawali dengan pembangunan hotel oleh PT. Patra Jasa di bawah naungan Kementrian BUMN sebagai salah satu sarana prasarana pendukung kawasan Stasiun 1 Agustus 2017.
Sedangkan untuk kereta api sendiri yang berada di bawah naungan Kementrian Perhubungan, juga akan dilaksanakan bertahap sesuai arahan menteri, yang segera menentukan waktu, jenis kereta api dan proses lanjutannya.
“Untuk itu, para penyewa memahami kondisi ini dan kami harapkan dua minggu sebelum groud breaking, lokasi sudah clear,” tegasnya.
(Ophik)
