Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Bukittinggi mengundang seluruh kepala SMA, SMK dan SMP se kota Bukittinggi, di ruang utama Kantpr DPRD, Selasa (04/07) terkait masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang bergulir pada awal tahun ajaran 2017/2018 ini.
Beberapa hari terakhir, Bukittinggi viral dengan permasalahan PPDB, karena masih banyak calon siswa, belum diterima di SMA dan SMK di kota yang digadang-gadangkan sebagai salah satu kota tujuan pendidikan di Sumbar.
Ketua PPDB SMA Bukittinggi, Firdaus menjelaskan, proses administrasi pendaftaran telah berakhir sejak 21 Juni 2017 lalu. Terdata, calon siswa yang mendaftar ke SMA SMK Bukittinggi, baik dalam maupun luar rayon, berjumlah 3500 orang. Sedangkan yang bisa ditampung hanya 2749, sehingga masih belum diterima sekolah sekitar 751 anak.
“Sejumlah upaya dilakukan dan telah dimasukkan pendaftar itu ke beberapa sekolah termasuk SMA swasta. Sehingga dari 751 itu, masih ada 259 yang belum diterima di SMA kota Bukittinggi dan tidak memungkinkan lagi untuk diterima di SMA dan SMK negeri di kota ini,” jelas kepala SMAN 4 itu.
Menanggapi penjelasan itu, Ketua komisi 2 DPRD, Asril, SE, yang bertindak langsung sebagai pimpinan rapat mengungkapkan, anggota dewan telah menyampaikan beberapa pernyataan terkait masalah yang dibahas. Terutama mencari solusi terbaik terkait jumlah siswa yang belum diterima di sekolah.
“Hari ini kita sudah undang seluruh kepala SMA, SMK dan SMP untuk mencari solusi terkait masalah PPDB. Semua anggota dewan telah mengungkapkan berbagai pernyataan. Alhasil, pemko Bukittinggi sudah berusaha, DPRD pun sudah kirim surat ke Gubernur. Ini salah satu upaya kita memperjuangkan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Kesimpulannya, lanjut Asril, 259 anak yang belum bisa diterima di negeri dapat diarahkan ke sekolah swasta. DPRD telah ajukan rekomendasi pada pemko melalui disdikbud agar memikirkan agar sekolah swasta tidak menjadi sekolah yang mahal dan tidak menjadi sekolah yang mutunya rendah serta diminati masyarakat.
“Kami himbau kepada orang tua murid untuk legowo memasukkan anak ke sekolah swasta. Karena sekolah swasta itu tidak mahal dan kualitasnya pun tidak kalah dengan sekolah negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, anggota DPRD lainnya, Edison Katik Basa, mengungkapkan, hearing dengan kepala sekolah ini perlu dilakukan guna mengetahui data pasti dan solusi yang dapat disimpulkan terkait PPDB. Ini menjadi upaya DPRD menanggapi masalah yang timbul di masyarakat.
“Masalah ini harus disikapi kedepan, karena Bukittnggi kota pendidikan sesuai visi misi pemko jangan sampai dirusak dengan masalah PPDB. Kami harap, jangan sampai PPDB tidak sesuai harapan masyarakat. Perjuangan pemko melalui disdikbud harus terus dilakukan,” pungkasnya.
(Ophik)
