Kaba Terkini

Polemik HGB Toko Pasar Terminal Antokan Berlanjut

Lubuk Basung, KABA12.com — Polemik sewa Hak Guna Bangunan (HGB) puluhan petak toko di pasar terminal Antokan Lubuk Basung terus berlanjut.

Dijadwalkan, Kamis (03/08) tindakan memberi label pada sejumlah toko yang diketahui masa HGB yang telah berakhir pada 2009 itu masih akan terus dijalankan Pemkab. Agam.

Kepala Disperindagkop UKM kabupaten Agam, Aryati saat dikonfirmasi KABA12.com, Selasa (01/08) menyebutkan, pemerintah tetap menjalankan tindakan sesuai prosedur aturan yang berlaku.

Pemerintah setempat tidak menginginkan adanya pertikaian antara masyarakat dan pemda.

“Kita sudah lakukan semua proses sesuai jalurnya. Tiga kali peringatan yang sudah kita berikan, tidak ada respon dari pedagang. Kita tidak mau berbenturan dengan masyarakat, kita ingin damai saja. Kami sengaja buka pelayanan di kantor hingga hari Minggu, berharap ada warga yang datang untuk bernegosiasi, tapi nyatanya masih belum ada. Sementara surat kita masih berjalan hingga 2 Agustus ini, jika masih tidak ada respon, kami akan kembali lanjutkan pelabelan, bukan penyegelan ataupun pengosongan. Kita akan upayakan penyelesaian ini secara baik dan mufakat, kita minta kesediaan pedagang untuk mengakui dan bernegosiasi dengan kami,” ujarnya.

Aryati menjelaskan, jumlah petak toko yang menggunakan HGB sebanyak 80 petak. 23 diantaranya sedang proses hukum, sementara 57 lainnya tidak ada respon.

Tidak diterimanya retribusi dari penggunaan jasa terminal sebagai pasar selama empat tahun, telah menjadi temuan bagi BPK karena tidak memberikan pemasukan pada pendapatan daerah.

“Tahun 2009 masa berlaku HGB yang dipemilik lama sudah berakhir, dengan demikian sudah menjadi milik pemda. Namun kita tidak melakukan pemungutan retribusi, tahun 2010 hingga 2013 berarti pedagang sudah gratis selama empat tahun. Kita baru menagih retribusi mulai 2014 hingga 2016. Asalkan datang pedagang itu ke sini, kita laksanakan negosiasi. Kita buatkan perjanjian, pembayaran bisa diatur, yang penting iktikad yang baik, dan mengakui status kepemilikan itu yang pemda minta,” jelas mantan Camat Palembayan itu.

Sementara itu, salah seorang pedagang disalahsatu toko di pasar terminal Antokan, Yusril merasa keberatan atas pelabelan yang dilakukan oleh pemda. Karena yang diketahui pedagang, pertokoan tersebut belum jelas kepemilikannya.

“Kondisinya bervariasi, selain pemda tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas pertokoan ini, sebagain toko masih ada HGB nya yang masih berlaku. Untuk itu, kami minta penyelesaiannya merujuk dan sesuai pada ketentuan hukum. Jika semuanya berjelas, ada alasannya, kami sebagai masyarakat pasti akan mengikuti aturan. Sebaiknya pedagang tidak dirugikan dan pemda juga mendapat manfaat dari retribusi yang dibayarkan ini,” ujarnya.

(Jaswit)

To Top