Kaba DPRD Bukittinggi

Petunjuk DAK Terlambat, Silpa Bukittinggi Membengkak

Bukittinggi, KABA12.com — Sejumlah pertanyaan dan tanggapan yang disampaiakn anggota DPRD Bukittinggi melalui pandangan umu fraksi terhadap hantaran Walikota atas ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 dan pendirian perusahaan peseroan daerah BPR Jam Gadang, dijawab oleh Walikota yang diwakili Wakil Walikota.

Jawaban Walikota tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (07/07) dipimpin langsung Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial dihadiri, Wakil Walikota, Pimpinan dan 18 anggota DPRD, Forkopimda, Assisten, kepala OPD, Camat, Lurah, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam jawaban tersebut, Wakil Walikota menyampaikan apresiasi atas pandangan umum ketujuh fraksi. Dari sejumlah pertanyaan fraksi terkait ranperda pertanggungjawaban APBD 2016, Wakil Walikota, Irwandi menjelaskan bahwa kontribusi belanja untuk silpa terdiri dari penghematan belanja dan juga akibat adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dijalankan.

“Ini terjadi karena terlambatnya petunjuk teknis penggunaan DAK dan tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan,” ulasnya.

Sedangkan silpa yang berjumlah Rp 81,14 M berasal dari selisih realisasi pendapatan dikurangi dengan belanja ditambah dengan pembiayaan.

Selain itu, realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dipengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran tidak sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaannya. Asumsi itu antara lain berkaitan dengan besaran tarif, regulasi dan kemampuan SKPD terkait, baik darinsegi kualitas maupun kuantitas SDM.

“Kedepan, pemko akan terus berupaya untuk dapat mengurangi silpa dengan cara meningkatkan daya serap anggaran kualitas SDM dan lebih memaksimalkan kinerja OPD penghasil agar PAD meningkat,” ungkapnya.

Terkait ranperda pendirian perusahaan peseroan daerah BPR Jam Gadang, Irwandi mengungkapkan, bahwa ranperda uang diajukan bukan bertujuan untuk membentuk BPR baru, namun menjadikan PT. BPR Jam Gadang yang ada sebagai perusahaan daerah.

“Ini dilakukan agar pemko dapat memberikan tambahan modal dalam bentuk penyertaan modal sesuai dengan peraturan OJK. Sehingga diharapkan pembentukan ranperda ini dapat membantu perekonomian masyarakat,” jelas Wawako.

Sementara itu, Ketua DPRD, Beny Yusrial menyampaikan, jawaban Wakil Walikota ini akan kembali dibahas oleh masing-masing fraksi, untuk selanjutnya disampaikan pandangan akhir sebelum ketok palu.

“Kita targetkan pembahasan untuk dua ranperda selesai dalam bulan ini. Untuk ranperda pembentukan perusahaan daerah BPR Jam Gadang akan dibentuk pansus, sedangkan untuk ranperda pertanggunjawaban APBD 2016 akan dibahas bersama khususnya badan anggaran,” pungkasnya.

(Ophik)

To Top