Kaba Terkini

Pengosongan Lahan Stasiun Ditunda

Bukittinggi, KABA12.com — Rencana PT. KAI untuk melakukan pengosongan lahan di area Stasiun Bukittinggi yang direncanakan hari ini, Rabu (19/07) ditunda. Hal itu diungkapkan Vice President Divisi Regional II PT. KAI Sumbar, Sulthon Hasanudin setelah melakukan rapat bersama Forkopimda di Gedung Tri Arga, Rabu siang.

Vice President Divisi Regional II PT. KAI Sumbar, Sulthon Hasanudin dalam wawancaranya bersama sejumlah awak media setelah rapat itu mengatakan, proses pengosongan lahan PT. KAI di Stasiun Bukittinggi ditunda hingga keluarnya SP 3 dan paling lama akhir Juli ini.

“PT. KAI belum bisa memastikan kapan tepatnya akan melakukan eksekusi pengosongan. Tapi hampir dapat dipastikan maksimal akhir Juli ini. PT. KAI juga akan berupaya menghindari  gejolak  masyarakat sesuai dengan saran DPRD dan Forkopimda Kota Bukittinggi lainnya,” jelasnya.

PT. KAI juga mengakui akan memberikan uang ganti (bongkar) atau uang silaturrahmi kepada warga terdampak atau debitur yang telah melaksanakan kontrak sewa-menyewa lahan dengan PT. KAI.

“Kita akan data lagi. Adapun uang penggantian bongkar untuk bangunan permanen sebesar Rp 250 ribu per meter dan untuk bangunan semi permanen Rp 200 ribu per meter. Uang tersebut akan diberikan setelah ada kesepakatan antara PT. KAI dan pihak debitur,” jelasnya.

Sementara itu, walikota yang diminta tanggapannya menjelaskan, bahwa pengosongan itu haknya PT. KAI. Pemko Bukittinggi  pun tak punya hak sedikit pun dalam proses sewa menyewa itu.

“Proses pengosongan sepenuhnya kewenangan PT. KAI. Kapan waktunya, mereka yang tahu. Pemko juga sudah melakukan sejumlah upaya, tapi kebijakan tetap di PT. KAI. Tapi untuk proses pembangunan, siapapun itu, harus melewati prosedur dan mengurus izin yang jelas kepada pemerintah setempat. Di sana baru adanya kewenangan Pemko Bukittinggi,” ujarnya kepada KABA12.com usai paripurna, Rabu sore.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial saat dimintai komentarnya terkait hasil pertemuan, menjelaskan, DPRD tetap berkomitmen meminta PT.KAI menunda pengosongan. DPRD juga telah melayangkan surat ke PT. KAI secara resmi.

“Kita tetap mengedepankan aspirasi masyarakat Stasiun, untuk meminta penundaan hingga musyawarah dan mufakat. DPRD juga telah mengingatkan kepada PT.KAI termasuk pemko dan unsur Forkopimda lainnya untuk bersama-sama mengantisipasi timbulnya konflik,” tegas Beny.

(Ophik)

To Top