Kaba Terkini

Pengawasan Lemah Penyebab Maraknya TKI Illegal

Jakarta, KABA12.com — Lemahnya pengawasan Ditjen Imigrasi menjadi salah satu faktor penyebab maraknya TKI ilegal.

 Hal tersebut diungkapkan  Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Soes Hindharno.

Ia mengatakan, Ditjen Imigrasi tidak didampingi oleh lembaga-lembaga lain dalam proses pengecekan paspor. Hal itulah yang kerap menjadi kecolongan Ditjen Imigrasi karena tidak memiliki mekanisme penyaringan khusus untuk memastikan tujuan utama seseorang pergi ke luar negeri.

“Orang Imigrasi tidak punya tool. Mereka hanya menggunakan untuk feeling untuk menilai,” kata Soes di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, sperti dikutip CNN Indonesia, Jumat (02/06).

Disamping itu, Soes juga membantah, maraknya pemberangkatan tenaga kerja Indonesia secara ilegal disebabkan karena kebijakan larangan penempatan tenaga kerja di sektor rumah tangga.

Ia menjelaskan, jumlah pemberangkatan TKI ilegal sama besarnya dengan sebelum adanya larangan.

Karena itu, dia tidak sependapat bila larangan malah menambah praktik ilegal.

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 4 Mei 2015 lalu.

Pemerintah melarang pengiriman TKI secara permanen ke 21 negara Timteng, yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Jordania.

Selain lemahnya pengawasan Imigrasi, faktor lain yang memicu maraknya TKI Ilegal adalah kurangnya perhatian kepala desa kepada warga.

Kepala desa kerap kali kecolongan karena kurang serius mendata warganya yang berupaya mencari kerja ke luar daerah atau luar negeri. Akibatnya, banyak warga yang terjerat calo.

“Banyak aparat desa tidak tahu warganya ke Hongkong. Tahunya ke Surabaya, ke Grogol. Ternyata ke luar negeri,” kata Soes.

Untuk itu, dalam rangka meminimalisir praktek penyelundupan TKI, Soes berjanji akan merampungkan perjanjian kerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga dalam waktu dekat.

Dia mengaku perjanjian itu akan ditandatangani oleh Kemenaker, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Ditjen Imigrasi, Polri, dan BNP2TKI.

“Tinggal satu dua pertemuan lagi akan finishing. Selanjutnya kita bisa masuk ke penandatanganan,” tutur Soes.

Nantinya, setelah perjanjian tersebut rampung, Ditjen Imigrasi akan mendapat pendampingan dari kementerian dan lembaga dalam proses pembuatan paspor.

Ditjen Imigrasi akan diberi rekomendasi tentang patut atau tidaknya seseorang membuat paspor dari kementerian dan lembaga terkait.

“Misalnya mau kerja. Penempatannya dimana? Nah ini yang punya datanya orang Kemnaker,” kata Soes.

Selain itu, Kemnaker juga akan menambah 10-12 kantor Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LSA-PTKLN) di berbagai daerah.

“Itu ada di NTT seperti Kupang dan Kabupaten Kupang, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa. Kemudian Maumere atau Sika, Tulungagung. Di Jawa Tengah seperti Clacap, Kendal, Pati, dan untuk provinsinya di Semarang,” ujar Soes.

LSA-PTKLN sendiri dibentuk Kemnaker di kantong-kantong TKI agar masyarakat dapat terlayani secara cepat, murah, bebas pungli, dan terhindar dari calo.

(Dany)

To Top