Bukittinggi, KABA12.com — Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi, gelar rapat koordinasi guna mencari dan menformulasikan program interfensi penanggulangan kemiskinan di kota.Bukittinggi.
Rapat dipimpin langsung Walikota Bukittinggi dan dihadiri Ketua TP PKK, SKPD terkait, BPS, BAZNAS, BPR Jam Gadang, PSM, BPJS, PLN, Camat serta instansi terkait lainnya, di ruang rapat utama Balaikota, Senin (21/10).
Sekretaris Bapelitbang, Albertiusman, mengatakan, rakor ini merupakan kegiatan rutin dan sebagai media untuk berkoordinasi dan membicarakan hal yang terkait dengan upaya mengurangi angka kemiskinan di Bukittinggi. Program interfensi penanggulangan kemiskinan terus berlangsung dan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan itu sendiri.
“Diharapkan semua stakeholder termasuk BUMN dan perbankan dapat secara aktif mengambil bagian dalam upaya penanggula
-ngan kemiskinan di Kota Bukittinggi ini,” jelasnya.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, menyikapi kondisi kemiskinan di Bukittinggi, perlu dirumuskan beberapa strategi.
Seperti strategi tentang penggunaan data BDT agar pemanfaatannya optimal sehingga akan mendorong program interfensi penanggulangan kemiskinan tersebut tepat sasaran, strategi dalam menurunkan angka kemiskinan (mengurangi jumlah rumah tangga miskin) seperti penyusunan indikator kemiskinan daerah, mengidentifikasi penyebab kemiskinan dengan pendekatan kelurahan, membatasi arus migrasi masuk terhadap warga kurang mampu dari daerah lain.
Selanjutnya strategi dalam mengurangi beban rumah tangga miskin lewat bansos dan bantuan lainnya serta strategi dalam pemberdayaan masyarakat miskin lewat pengembangan kampung KB, kube dan menggerakkan Dasawisma.
Selanjutnya Ramlan mengharapkan Ketua TKPK segera mengkoordinir penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah sendiri. Karena ia yakin dan percaya kondisi rumah tangga miskin di Kota Bukittinggi tidak sama dengan kondisi di daerah lain. Ia juga yakin, rumah tangga paling miskin (desil 1) di Bukittinggi pasti akan lebih baik kehidupannya jika dibandingkan dengan rumah tangga miskin di Jawa, Kalimantan atau bahkan Papua.
“Karena indikator kemiskinan itu berlaku nasional. Sudah saatnya kita mempunyai parameter sendiri dalam menentukan kemiskinan ini. Nantinya kita tetap akan menjadikan BDT Kepmensos sebagai data tunggal untuk intervensi yang berasal dari APBN naum untuk APBD akan kita gunakan data yang telah kita hitung berdasarkan parameter yang kita tetapkan sendiri,” ungkap Wako.
Ramlan mengharapkan semua elemen bergerak menanggulangi kemiskinan, optimalkan program- program yang dirancang untuk penanggulangan kemiskinan. Kurangi beban rumah tangga miskin dengan mengoptimalkan bantuan sosial dan bantuan lainnya.
“Dan yang sangat penting adalah program pemberdayaan agar mereka bisa keluar dari kemiskinan,” jelasnya.
(Ophik)
