Kaba Bukittinggi

Pedagang Pasar Aur Sampaikan Empat Tuntutan Imbas Beban Masa Lalu

Bukittinggi, KABA12.com — Sejumlah perwakilan pedagang asar aur yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Aur Kuning (PPAK) mendatangi kantor DPRD Bukittinggi, Jumat (25/10). Kehadiran para pedagang yang disambut Pimpinan dan Anggota DPRD Bukittinggi itu, terkait keresahan pedagang Aur Kuning setelah terbitnya Perwako no 40 dan 41 per 1 Januari 2019.

Penasehat PPAK, drg. Rinaldo, menjelaskan, kedatangan pedagang Aur ke DPRD, dalam rangka mengungkapkan keresahan setelah lahirnya Perwako no 40 dan 41. Sejak diberlakukannya Perwako itu per 1 Januari 2019, pedagang merasa sangat dirugikan.

“Kartu kuning tidak bisa menjadi agunan kepada pihak bank sebagai penambahan modal, tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain. Kenaikan retribusi hingga 600% y ang dinilai melebihi angka kepatutan. Kami tidak keberatan adanya kenaikan, namun harus ada latar belakangnya. Penetapan angka kenaikan pun kami nilai tidak rasional. Seharusnya kami berharap, pedagang dibawa serta dalam pembicaraan untuk kenaikan retribusi ini,” jelasnya.

Dulunya, lanjut Rinaldo, pedagang juga mengetahui adanya kerjasama antara pemko dengan CV. Tekhnik Dirgantara selaku kontraktor yang membangun Pasar Atas. Namun saat itu, pedagang diarahkan untuk beli toko, bukan menyewa toko.

“Kami minta DPRD untuk mencarikan solusi terbaik bagi pedagang. Sehingga kami para pedagang tidak merasa dirugikan. Kami sadar, ini bukan salah pemko dan DPRD saat ini, tapi merupakan beban masa lalu yang harus diselesaikan dengan baik. Untuk itu, ada empat tuntutan kami. (1) Bebaskan pedagang dari retribusi selama lima tahun kedepan, sebagai kompensasi atas kesalahan pemerintah di masa lalu. (2) Hak penguasaan (kartu kuning -red) diperbolehkan untuk dipindahtangankan dan diagunkan ke bank. (3) Tinjau ulang kenaikan retribusi dan melibatkan pedagang. (4) Hentikan pengumuman yang bersifat ancaman terhadap pedagang,” tegasnya.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, didampingi Ketua serta Anggota Komisi II DPRD Bukittinggi, menyampaikan, DPRD Bukittinggi dalam fungsi dan tugasnya, siap menerima aspirasi masyarakat untuk kepentingan umum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apapun aspirasi masyarakat tentu akan kami tampung dan kami terima. Hasilnya tentu nanti akan kami bahas secara bersama, khususnya untuk masalah ini melalui komisi II,” jelasnya.

Terkait ungkapan dan tuntutan pedagang, Herman Sofyan, sangat memahami keresahan yang dirasakan pedagang Aur Kuning.

“Untuk itu, setelah Jumat nanti, kami akan langsung mengadakan rapat koordinasi dengan dinas terkait. Bagaimana hasilnya, nanti akan kami keluarkan rekomendasi secepatnya agar solusi terbaik dapat dihasilkan. Ini bukti respon cepat dan kepedulian kami terhadap keresahan pedagang Aur,” jelasnya.

(Ophik)

To Top