DPRD Agam

Pasca 7 Agustus Status Anggota DPRD Agam Tak Jelas

Lubukbasung, kaba12.com — Diprediksi jika terjadi penundaan pelantikan anggota DPRD Agam periode 2019-2024, yang seharusnya tanggal 7 Agustus 2019 sesuai jadual habis masa jabatan anggota DPRD Agam periode 2014-2019.

Hingga Kamis, (1/8) kepastian tentang status anggota DPRD Agam saat ini (periode 2014-2019) masih tidak jelas, karena jawaban dari para petinggi negara masih belum diperoleh.

Hal itu disebutkan Indra,sekretaris DPRD Agam didampingi Hasneril, Kasubag. Humas-Protokol Sekretariat DPRD Agam, menanggapi pertanyaan terkait status dan potensi kekosongan ” kekuasaan” di DPRD Agam dalam masa “jeda” tertundanya pelantikan anggota DPRD Agam periode 2019-2024 karena masih adanya sengketa pemilu antara caleg PAN dan PPP di Mahkamah Konstitusi (MK).

Disebutkan Indra, terkait status keanggotaan DPRD Agam, jika pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Agam periode 2019-2024 lewat dari tanggal 7 Agustus 2019, pihaknya sudah melakukan serangkaian konsultasi.

Bahkan, pihaknya sudah menyurati Gubernur Sumbar Kemendagri dan KPU-RI terkait dengan kondisi tersebut.

Bahkan, ulas Indra, unsur pimpinan DPRD Agam, dipimpin Marga Indra Putra, ketua DPRD Agam didampingi Suharman, Taslim, dua wakil ketua DPRD Agam, bersama sekretaris DPRD Agam juga sudah mendatangi pihak-pihak bersangkutan sampai ke tingkat pusat, ” hingga kini masih belum diperoleh tanggapan,” ulas Indra.

Ditambahkan, terkait klndisi di kabupaten Agam tersebut, pihak Kanwil Menkum-HAM Sumbar, juga sudah melakukan upaya ke Kemenkum-HAM RI di Jakarta, namun belum juga mendapat tanggapan resmi.

Sementara, terkait dengan aturan yang ada, Sekretaris DPRD Agam, Indra juga sudah berkonsultasi dengan komisioner KPU Agam Bidang Hukum dan Pengawasan, Alhadi, menjelaskan sesuai aturan dan tahapan yang ditetapkan KPU, untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih baru dapat dilaksanakan setelah KPU menerima putusan dismissal atau putusan MK sedangkan putusan MK itu diperkirakan baru akan diperoleh dari tanggal 6 – 9 Agustus sementara akhir masa jabatan (AMJ) anggota DPRD Agam tanggal 7 Agustus.

” KPU baru bisa menetapkan hasil pemilu dan anggota DPRD Agam terpilih setelah menerima putusan dismisal atau putusan MK yang diatur dengan PKPU No 14 tentang tahapan pemilu 2019,” jelas sekretaris DPRD Agam itu.

Terkait status anggota DPRD Agam jika penundaan pelantikan anggota baru terjadi, bahkan jika terjadi kevakuman di lembaga legislatif itu, hingga kini masih belum ada pihak terkait yang bisa memberikan penjelasan pada media termasuk kaba12.com.
HARMEN

To Top