paripurn 3

Fraksi Demokrat :

“ Tiga Ranperda Prioritas”

Juru Bicara  : Saharuddin

Fraksi Demokrat menyambut baik rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengelolaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), perubahan kedua atas perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan pencabutan perda nomor 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemkab.Agam tersebut untuk dapat disepakati.

Ranperda Propemperda, FD belum melihat pasal yang mengatur tentang tim penyusun ranperda kabupaten Agam sebagai pihak yang bertanggungjawab, baik dari pemerintah maupun lembaga DPRD Agam.

Untuk perubahan kedua perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, fraksi demokrat mempertanyakan kesiapan Pemkab.Agam  memberlakukan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di Agam lebih dominan di wilayah Agam Timur, Pemkab Agam  harus optimal, agar retribusi masuk ke kas daerah Agam.

Untuk ranperda pencabutan perda nomor 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemkab.Agam, FD sepakat perda itu dicabut.

(Harmen/Tim Liputan)

Fraksi Nasdem-Haruna

“ Propemperda Penting “

Juru Bicara : Zul Ikhsan

Bagi fraksi Nasdem-Hanura, ranperda pengelolaan program pembentukan peraturan daerah bukan  menerjemahkan peraturan perundangan dalam pelaksanaan hak otonomi, memiliki urgensi bagi Pemkab.Agam  dalam tanggungjawabnya mewujudkan kesatuan masyarakat.

Propemperda tidak sebatas melahirkan regulasi dalam bentuk produk perundang-undangan ditingkat lokal, namun upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban.

Ranperda perubahan kedua atas perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan ranperda pencabutan perda nomor 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan menjadi wewenang Pemkab Agam kebutuhan mendesak, dan harus segera ditindaklanjuti karena berkaitan dengan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

(Harmen/Tim Liputan)

Fraksi Gerindra

Dukung Tiga Ranperda

Juru Bicara : Novi Irwan

Fraksi Gerindra mendukung pembentukan ketiga ranperda. Dalam pembentukan peraturan daerah yang sebelumnya disebut dengan program legislasi daerah, Agam sudah sepatutnya memiliki perda ini, mengingat banyak yang harus diatur oleh daerah.

Fraksi Gerindra  mendukung ranperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, namun pelaksanaan pemungutan retribusi harus diatur jelas, disosialisasikan dan dilaksanakan secara transparan.

Adapun ranperda pencabutan perda nomor 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Agam, perda perlu diterbitkan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa terlaksana maksimal.

(Harmen / Tim Liputan)

Halaman Selengkapnya…

To Top