Lubukbasung, kaba12.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Agam gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati tentang Ranperda Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra didampingi Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman dan Taslim. Dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Sekda Agam Asisten II, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, BUMN dan BUMD.
Fraksi PKS melalui juru bicara Masrizal mempertanyakan langkah dan kebijakan Pemda agar target pendapatan daerah dapat tercapai mengingat hasil evaluasi pada pertanggungjawaban APBD 2017 masih banyak target pendapatan dari beberapa sektor belum tercapai.
Sementara itu, Fauzi dari Fraksi Demokrat mengingatkan kepada OPD terkait agar betul-betul melakukan pemungutan secara maksimal sehingga dapat mencapai target terutama dari sektor pajak daerah yang ditargetkan sebesar 37 miliar 81 juta rupiah lebih.
Sedangkan Fraksi Golkar PBB yang disampaikan oleh Arman J Piliang menyampaikan pembangunan infrastruktur jalan maupun jaringan irigasi masih perlu ditingkatkan lagi mengingat pembangunan tersebut merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan ekonomi.
Hal senada juga disebutkan oleh Ali Fuadi dari Fraksi PAN dimana diharapkan kepada pemda agar pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan lainya yang belum tuntas supaya dimasukan dalam anggaran 2019 sebagai lanjutan pembangunan, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pemda selalu ada dan tidak menimbulkan rasa pesimis.
Fraksi PPP melalui jubir Ridwan Suhaili mengatakan fraksi tersebut mendorong peningkatan pembangunan jalan di daerah-daerah perbatasan dengan kabupatan/kota tetangga, seperti Jalan Kubu Katapiang yang berbatasan dengan Kota Bukittinggi, dan Jalan Baso Koto Tinggi berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar.
Sementara itu, Faksi Nasdem Hanura yang disampaikan Tos Helmadi berharap RAPBD 2019 dapat mengakomodir apa yang menjadi prioritas dan berkeadilan guna menghindari terjadi salah pemahaman atau kecemburuan sosial ditengah masyarakat, serta menghindari hal-hal yang dapat menyembabkan keterlambatan pengesahaan RAPBD 2019 tersebut.
Dan Fraksi Gerindra melalui jubir Erdinal mendorong agar program-program peningkatan kesejahteraan terutama pada guru honorer. Selain itu, peningkatan kualitas SDM untuk tenaga kependidikan yang akan berdampak pada kualitas peserta didik terus menjadi prioritas, dan juga tambahan anggaran untuk guru honorer dan transportasi mereka jauh lebih baik.
(Virgo)
