Kaba Pasaman

Optimalisasi SP4N LAPOR, Diskominfotik Pasaman Gelar Sosialisasi

Pasaman, kaba12.com — Optimalkan penerapan dan pemanfaatan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) bagi pejabat penghubung dan admin penghubung di lingkungan Pemkab.Pasaman, Selasa kemarin, Diskominfotik Pasaman gelar sosialisasi dan bimbingan tekhnis di aula Lantai III Gedung Bupati Pasaman.

Kegiatan yang dibuka Bupati Pasaman diwakili Sabar,AS Wakil Bupati Pasaman yang dihadiri para kepala OPD, jajaran sekretariat Pemkab.Pasaman, para camat, walinagari, sekretaris nagari dan Kabag Umum BUMD se kabupaten Pasaman itu.

Sosialisasi yang berlangsung sehari penuh itu, menghadirkan narasumber Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani,Sos M.Si yang menyarikan tentang tata kelola pengaduan pelayanan publik melalui SP4N – LAPOR, Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Pemprov.Sumbar Drs.Y.Yastri Alphian yang menyajikan materi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Aplikasi SP4N – LAPOR serta Kabag Organisasi Sekab Pasaman, Ricky Riswandi yang menyampaikan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasaman dengan moderator Kabid PIP Dinas Kominfotik Pasaman Yuli Adwar.

Menurut Budi Hermawan, Kadinas Kominfotik Pasaman dalam paparannya menjelaskan, salah satu tantangan yang krusial adalah kurangnya komitmen dari pimpinan instansi untuk menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR,padahal aplikasi ini sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum sebelumnya.

“ Artinya aplikasi ini, harus dipakai semua instansi pemerintah terutama di jajaran Pemkab Pasaman, “ ujarnya.

Ditambahkan, sampai saat ini masih banyak pimpinan instansi dan lembaga yang membiarkan penggunaan aplikasi sejenis, membuat pengelolaan tak maksimal. Dengan banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi. “Masyarakat dibuat bingung dengan banyaknya kanal pengaduan yang tersedia,untuk itu perlu pengoptimalan SP4N-LAPOR!: Menuju Pelayanan Publik Berkualitas, “ ulas Budi Hermawan.

Dijelaskan,alur pengelolaan aduan dari pelapor. Pertama, pelapor dapat mengakses laporan di SP4N-LAPOR. Setelah itu, laporan diterima oleh admin pusat dan dikirim ke admin instansi paling lambat 3 hari kerja. Jika admin instansi sudah menerima laporan, akan dilakukan verifikasi paling lambat 3 hari kerja.

Selanjutnya, pejabat penghubung yang menerima laporan akan memberikan respons awal yang segera berkoordinasi dengan unit terkait serta memberikan tindak lanjut kepada pelapor. Terakhir, pelapor akan menerima tindak lanjut yang diberikan tersebut.

Jangka waktu penyelesaian berbeda-beda. Terkait permintaan informasi, maksimal diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Untuk pengaduan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, maksimal diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja. Sedangkan untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan akan diselesaikan maksimal 60 hari kerja. “Jika dalam 60 hari kerja pengaduan tidak ditindaklanjuti instansi terkait, pelapor dapat menyampaikan aduan ke Ombudsman RI,” tambahnya.

Budi Hermawan berharap, OPD, kecamatan dan nagari segera menetapkan untuk menggunakan SP4N-LAPOR. Selanjutnya, perlu melakukan evaluasi kinerja admin dan pejabat penghubung secara berkala. Juga melakukan verifikasi dan tindak lanjut atas laporan yang belum selesai.

“Yang penting, susun SOP pengelolaan pengaduan, penyusunan rencana aksi pengelolaan pengaduan, pemanfaatan data pengaduan sebagai dasar perbaikan pelayanan publik, dan sosialisasi kepada masyarakat,” tegas Budi Hermawan lagi.

Untuk Pelayanan Optimal

Sementara Wakil Bupati Pasaman Sabar AS,menegaskan UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan langkah awal untuk mendorong kinerja lembaga negara yang lebih berorientasi pada pelayanan publik agar lebih cepat dan efesien dan pada akhirnya masyarakat akan dimudahkan dalam memperoleh hak – haknya,

“ Dengan sosialisasi SP4N LAPOR, diharapkan dapat menambah wawasan serta pemaksimalan layanan di jajaran OPD maupun kecamatan dan nagari, guna memenuhi layanan maksimal terhadap aduan masyarakat, sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang berbasis tekhnologi informasi, “ ulas Sabar AS.

Kedepan, ujar Sabar AS, Ini tentu menjadi tugas yang cukup berat. Kita perlu perhatikan kualitas pelayanan publik. Semakin banyak masyarakat menyampaikan aduan, kualitas (penyelesaian) perlu ditingkatkan, “ seiring berjalannya waktu, ada beragam kanal pengaduan yang bisa diakses publik, baik melalui website, media sosial baik di twitter, telegram, line, messenger dan lainnya, “ ulas Wabup Pasaman itu lagi.

HARMEN

To Top