Oleh : Akmal Famajra, Banuhampu
Sejarah lahirnya Partai Masyumi
Sejarah lahirnya Partai Masyumi tidak bisa dipisahkan dari pergulatan panjang umat Islam Indonesia sejak awal abad ke-20. Pada masa itu, umat Islam yang mayoritas di Nusantara masih menghadapi belenggu kolonialisme Belanda. Meski demikian, kesadaran untuk bersatu dan berjuang melalui organisasi modern mulai tumbuh.
Sarekat Islam (SI) yang berdiri tahun 1912 menjadi salah satu pelopor pergerakan politik dengan basis massa yang luas. Namun, perjalanan SI tidak mulus karena perpecahan akibat infiltrasi ideologi komunis melemahkan kekuatan politik Islam pada dekade 1920-an.
Di sisi lain, organisasi sosial-keagamaan seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) semakin berkembang, meskipun lebih menitikberatkan pada bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Meski berbeda aliran dan orientasi, semangat untuk memajukan umat Islam tetap menjadi denyut yang sama. Tokoh-tokoh Islam modernis maupun tradisionalis mulai menyadari bahwa diperlukan wadah yang dapat menyatukan seluruh potensi politik umat.
Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, semua partai politik dilarang. Jepang hanya memberi ruang terbatas bagi organisasi Islam, sebab mereka memahami besarnya pengaruh agama dalam kehidupan rakyat. Untuk mengonsolidasikan umat Islam, Jepang membentuk sebuah wadah tunggal bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 7 September 1943.
Di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Umum dan Wahid Hasyim sebagai salah satu tokoh penting, Masyumi menjadi rumah pertemuan tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang. Walaupun pada mulanya merupakan alat politik pendudukan, Masyumi justru menjadi wadah persatuan Islam yang sesungguhnya. Pertemuan para tokoh besar di dalamnya menumbuhkan tekad untuk menjadikan organisasi ini sebagai cikal bakal partai politik Islam setelah kemerdekaan.
Transformasi Menjadi Partai Politik (1945)
Seusai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kebutuhan akan partai politik menjadi semakin mendesak. Umat Islam yang jumlahnya mayoritas harus memiliki representasi kuat dalam politik Indonesia yang baru lahir. Atas dasar itu, pada Kongres Umat Islam di Yogyakarta tanggal 7–8 November 1945, para tokoh memutuskan untuk mengubah Masyumi dari wadah bentukan Jepang menjadi partai politik nasional dengan nama: Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
Partai ini menjadi payung politik bagi berbagai organisasi Islam, mulai dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Ummat Islam (PUI), hingga Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Dengan demikian, Masyumi tidak hanya lahir sebagai partai, tetapi juga simbol persatuan umat Islam di Indonesia.
Pada awal masa kemerdekaan, Masyumi berkembang pesat. Dukungan dari organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU menjadikannya partai terbesar di Indonesia. Para tokoh intelektual dan ulama tampil sebagai pemimpin nasional: Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Sjafruddin Prawiranegara, Kasman Singodimedjo, dan Prawoto Mangkusasmito.
Peran Mr. Assaat dalam Masyumi
Di tengah dinamika ini, nama Mr. Assaat, seorang tokoh asal Minangkabau, muncul sebagai salah satu figur penting dalam tubuh Masyumi. Sebagai seorang intelektual yang terdidik di bidang hukum dari Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia, Assaat memiliki reputasi sebagai politisi yang berintegritas.
Mr. Assaat bergabung dengan Masyumi pada tahun-tahun awal kemerdekaan. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menjembatani kepentingan umat Islam dengan realitas politik nasional. Dalam tubuh Masyumi, Assaat sering kali ditempatkan sebagai representasi kelompok Islam dari Sumatera Barat, daerah yang sejak lama dikenal sebagai basis kuat pergerakan Islam modernis.
Dengan demikian, berdirinya Partai Masyumi merupakan hasil dari kebutuhan historis umat Islam untuk bersatu dalam perjuangan politik setelah proklamasi. Dari warisan pergerakan Islam awal abad ke-20, pengalaman pahit masa kolonial, hingga dinamika masa Jepang, lahirlah sebuah partai yang kelak menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Indonesia.(19)
Mr. Assaat, sebagai seorang intelektual Islam dari Minangkabau, menempatkan dirinya dalam barisan tokoh-tokoh Masyumi yang memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dengan nilai-nilai Islam. Sejarah mencatat, Masyumi dan tokoh-tokohnya—termasuk Assaat—adalah bagian penting dari fondasi politik demokrasi dan perjuangan Islam di Indonesia.
Masyumi bersama Tan Malaka dan berbagai kekuatan politik lain, membentuk Persatuan Perjuangan yang menghendaki agar perundingan dengan Belanda dilaksanakan atas dasar pengakuan kemerdekaan Indonesia secara utuh, bukan berunding untuk memperoleh pengakuan.
Persatuan Perjuangan menolak Perjanjian Linggajati. Masyumi meminta para menteri warga Masyumi di Kabinet Sjahrir “supaya berikhlas hati menyesuaikan dirinya dengan keputusan penolakan Masyumi terhadap Naskah Persetujuan Indonesia-Belanda.”
Permintaan itu dijawab oleh para menteri warga Masyumi di kabinet dengan menyatakan bahwa “Kabinet sekarang ini adalah Kabinet Nasional, bukan Kabinet Koalisi. Maka menurut tata tertib parlementer dan adat politik, tidak seharusnya suatu partai menentukan suatu sikap politik terhadap anggautanya yang menjadi menteri dealam kabinet yang demikian sifatnya.”
Para menteri warga Masyumi itu ialah H. Agus Salim (Menteri Muda Luar negeri), K. Fatchurrahman (Menteri Agama), Mr. Mohamad Roem (Menteri Dalam Negeri), Harsono Tjokroaminoto (Menteri Muda Pertahanan), K.H.A. Wahid Hasjim (Menteri Negara), Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Menteri Keuangan), Mr. Jusuf Wibisono (Menteri Muda Kemakmuran), dan Mohammad Natsir (Menteri Penerangan). (20)
Di parlemen dan kabinet, Masyumi memainkan peran penting. Tokohnya, Natsir, kelak menjadi Perdana Menteri pada 1950. Sementara itu, Sjafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 1948–1949. Masyumi benar-benar menjadi kekuatan Islam modernis yang berperan besar dalam perjalanan republik. (Bersambung)
Gambar : Mr. Assaat dalam kunjungan ke Jawa Timur (Foto Dok Keluarga Ms. Assaat)
